Refleksi Pahit Hari Anti Korupsi

SETIAP 9 Desember, kita selalu merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan spanduk, seminar, unggahan kampanye di media sosial, dan kutipan-kutipan heroik yang mengajak kita “melawan korupsi sampai titik darah penghabisan”. Namun, tahun demi tahun berlalu, slogan itu terdengar semakin hambar.Kita seperti tahu jawabannya: bukan karena rakyat makin cuek, tetapi karena korupsi di Indonesia sudah lama berhenti menjadi isu moral. Ia berubah menjadi persoalan kekuasaan, persoalan bagaimana negara ini dikelola, dan siapa sebenarnya yang memegang kontrol atas sumber daya publik.Ketika kita bicara soal penanganan korupsi, sebenarnya kita sedang bicara tentang hubungan antara rakyat dengan segelintir elite yang punya kekuatan mengatur banyak hal, dari arah kebijakan, proyek pemerintah, sampai siapa yang harus dipilih jadi pejabat. Kita seperti hidup dalam sistem yang dikendalikan oleh lingkaran kecil orang berpengaruh, sementara kita di luar hanya bisa menyaksikan bagaimana mereka saling menjaga kepentingan.Dan di titik inilah korupsi menemukan panggungnya. Buktinya tidak sulit ditemukan. Lihat bagaimana perjalanan lembaga antikorupsi kita. Dua puluh tahun lalu, banyak orang percaya bahwa lahirnya KPK adalah titik balik Indonesia. Lembaga itu seperti harapan kolektif bahwa negara akhirnya serius menghadapi persoalan yang merusak fondasi keadilan.Namun dalam beberapa tahun terakhir, yang terjadi justru sebaliknya: berbagai keputusan politik justru membatasi gerak lembaga ini. Revisi undang-undang, pimpinan kontroversial, dan drama setengah panjang soal pelemahan internal membuat publik kehilangan kepercayaan. Kita seperti sedang menyaksikan satu per satu taring KPK dicabut secara perlahan.Fenomena ini memberi sinyal bahwa yang punya kuasa bukanlah semangat pemberantasan korupsi, melainkan kepentingan-kepentingan para elite yang tidak nyaman jika ruang kontrol semakin kuat. Masyarakat bisa marah, aktivis bisa protes, media bisa menulis banyak laporan, tapi keputusan tetap berada di tangan kelompok kecil yang berputar di lingkar kekuasaan. Itulah wajah korupsi hari ini: bukan lagi sekadar uang yang berpindah tangan, tetapi bagaimana kekuasaan digunakan untuk melindungi kepentingan sendiri.Masalahnya bertambah rumit ketika kita melihat dunia politik. Politik di Indonesia biaya­nya mahal. Untuk sekadar menjadi calon kepala daerah, seseorang bisa menghabiskan miliaran rupiah. Dan ketika modal politik sebesar itu masuk, tentu saja ada harapan balasan. Sponsornya bukan orang biasa: mereka adalah pengusaha besar, pemilik jaringan bisnis, dan tokoh politik yang punya ambisi mempertahankan posisi mereka.Ketika seorang calon akhirnya menang, dia bukan hanya punya tanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada mereka yang membiayai jalannya menuju tampuk kekuasaan. Dari sinilah praktik “balas budi politik” muncul, dan korupsi sering menjadi jalur pintas.Pada titik ini, rakyat sebenarnya tidak sedang berhadapan dengan individu yang korup. Kita berhadapan dengan sistem yang sudah dibangun sedemikian rupa sehingga korupsi tampak seperti proses yang wajar, seolah bagian dari “biaya operasional” kekuasaan. Proyek-proyek pemerintah bisa jadi arena negosiasi, aturan bisa disesuaikan, sanksi bisa dinegosiasikan.Mereka yang berada di lingkar kekuasaan mendapatkan perlindungan, bukan karena mereka tidak salah, tetapi karena mereka memiliki posisi tawar yang tinggi. Di sinilah akar persoalannya: negara bekerja untuk menjaga kenyamanan segelintir orang, bukan untuk menciptakan keadilan bagi banyak orang.Padahal, para korban korupsi itu nyata. Mereka adalah warga yang tidak mendapat akses air bersih karena anggarannya bocor; mereka yang harus melewati jalan rusak bertahun-tahun karena proyeknya hanya formalitas; mereka yang tidak dapat beasiswa, layanan kesehatan, atau bantuan sosial yang layak karena anggaran dipotong di tengah jalan.Korupsi bukan hanya angka di laporan audit, korupsi adalah kemiskinan yang tidak selesai-selesai, ketimpangan yang melebar, dan kepercayaan publik yang semakin menipis.Sayangnya, setiap tahun momentum Hari Anti Korupsi tidak membawa banyak perubahan. Kita merayakan, kita mengutuk, lalu kita kembali menjalani kehidupan yang masih dipenuhi ketidakadilan. Pemerintah kembali membuat komitmen baru, tetapi kita sudah terlalu sering menyaksikan komitmen yang berhenti di panggung acara.Lalu apa yang bisa dilakukan?Pertama, rakyat harus tetap menjaga suara kritis. Meski terlihat kecil, tekanan publik memberi efek politis. Transparansi anggaran daerah, keterbukaan data proyek, laporan investigasi media, semua ini penting sebagai ruang kontrol yang tidak mudah diganggu.


(prf/ega)