DPRD Pati Ogah Teken Dukungan Rekonsiliasi Botok Cs dan Sudewo, AMPB: Ada Masukan Demo

PATI, – Desakan untuk rekonsiliasi Botok Cs dengan Bupati Pati Sudewo semakin menguat. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sudah meminta DPRD untuk menandatangani permintaan dukungan rekonsiliasi.Sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena DPRD menolak tanda tangan. Di sisi lain, AMPB juga mendapatkan masukan untuk menggelar demo.Diberitakan sebelumnya, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto merupakan pentolan AMPB pada demo di Pati pada Agustus lalu, yang dipicu kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga berbuntut pada tuntutan pemakzulan bupati.Pada Jumat , rapat paripurna digelar di DPRD Pati. Hasilnya Bupati Sudewo tidak dimakzulkan. Kondisi ini kemudian diwarnai dengan aksi blokade jalan pantura.Baca juga: Minta Dukungan DPRD Tanda Tangani Rekonsiliasi Pembebasan Botok, AMPB: Tidak Ada yang BeraniBotok dan Teguh diduga terlibat di dalamnya, sehingga mereka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jateng.Setelah Botok dan Teguh ditahan, pada Senin lalu, sejumlah aktivis di luar AMPB mendatangi Bupati Sudewo untuk mendorong rekonsiliasi.Di sisi lain, AMPB juga bergerak mengumpulkan tanda tangan masyarakat sebagai bentuk dukungan moral untuk Botok, Teguh, dan rekan-rekan lainnya yang terseret dalam kasus ini.Kemudian, pada Selasa , AMPB mendatangi Kantor DPRD Pati untuk meminta dukungan serupa.Sayangnya, upaya tersebut menemui jalan buntu karena tidak satu pun anggota DPRD Pati menandatangani permintaan dukungan rekonsiliasi.Baca juga: Upaya Rekonsiliasi Botok cs, Ketua DPRD Pati: Rekonsiliasi Bukan Melarang KritikKetua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa pihaknya secara prinsip sepakat dengan adanya rekonsiliasi.Namun, ia juga tak ingin DPRD dianggap mengintervensi proses hukum. Sehingga, menurutnya, setiap langkah harus dikonsultasikan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).“Soal tanda tangan, kami diminta untuk mendukung agar rekonsiliasi berjalan. Tapi karena DPRD ini lembaga, kami perlu berembuk. Tidak bisa bertindak sendiri-sendiri,” katanya.Ali berharap akan ada titik temu antara AMPB dan kepolisian sehingga proses hukum terhadap Botok dan kawan-kawan dapat menemukan jalan terbaik.“Saya berharap ada solusi sehingga Mas Botok bisa keluar. Tapi sekali lagi, kewenangan penahanan sepenuhnya ada di kepolisian,” katanya.“Teman-teman AMPB meminta DPRD menyetujui dan menginisiasi rekonsiliasi. Pada prinsipnya kami setuju. Tapi DPRD ini lembaga, kami harus berkoordinasi dengan pimpinan dan fraksi-fraksi lain,” jelasnya.Baca juga: Sejumlah Warga Pati Berangkat ke Polda Jateng Jenguk Botok Cs, Tegaskan Bukan atas Nama AMPB


(prf/ega)