Sertifikasi Lebih Relevan dari Ijazah, Pengamat Digital Dorong Uji Kompetensi Influencer

SEMARANG, – Kebijakan pemerintah Tiongkok yang mewajibkan influencer memiliki ijazah sarjana menuai beragam tanggapan.Pengamat komunikasi digital dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Paulus Angre Edvra, menilai bahwa kompetensi dan pemahaman etika digital jauh lebih krusial dibanding sekadar gelar akademik.“Ini dilematis sebenarnya. Walaupun tingkat pendidikan itu bisa diterapkan, banyak yang lebih memahami praktik karena jam terbangnya tinggi,” ujar Paulus saat dikonfirmasi, Selasa .Baca juga: Publicis Groupe Akuisisi HEPMIL, Incar Pasar Influencer Besar di Asia TenggaraMenurut Edvra, sertifikasi keahlian atau kartu praktik bisa menjadi alternatif yang lebih inklusif dan relevan bagi para kreator konten.Ia menilai, akses pendidikan yang belum merata dan belum semua bidang keilmuan memiliki studi formal di perguruan tinggi menjadi alasan penting.“Yang lebih penting kok menurut saya terkait dengan kompetensi aja ya. Jadinya kompetensinya itu entah diuji, entah mungkin mendapatkan kartu sertifikat. Atau untuk isu yang secara ilmu pengetahuan di Indonesia belum berkembang kan mereka sulit untuk mendapatkan ijazah,” lanjutnya.Edvra juga mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini berpotensi disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital.Ia menegaskan perlunya jaminan pemerintah agar sertifikasi tidak menjadi alat pembungkaman.“Jangan sampai setelah ada izin, influencer jadi tidak bebas mengkritik. Takutnya terjadi pembungkaman atau pengarahan oleh pemerintah. Bagaimana pun juga kan ada track record-nya ya di Indonesia itu bahwa media itu digunakan untuk propaganda untuk mungkin menyelamatkan wajah pemerintah gitu. Nah, ini yang perlu di kita awasi gitu,” katanya.Lebih lanjut, Edvra menyebut sertifikasi bagi influencer tetap diperlukan untuk menjamin kualitas informasi dan mencegah penyebaran konten hoaks.“Tanpa influencer yang berkualitas, larinya menuju ke hoax, disinformasi atau misinformasi. Si influencer ini enggak tahu kalau informasi itu salah, cuma tetap disebarkan gitu. Nah, untuk mengatasi malinformasi, misinformasi, dan disinformasi, barangkali cara ini tepat,” lanjutnya.Namun, daripada mewajibkan ijazah, Edvra lebih mendorong adanya sistem sertifikasi yang menguji pemahaman influencer terhadap community guideline dan hukum digital.“Filter paling mudah untuk memahami seorang influencer itu benar menyampaikan sesuatu secara bebas dan bertanggung jawab adalah apakah influencer paham dengan aturan community guidelines dari masing-masing media sosial? Kalau tidak, mereka hanya merayakan kebebasan tanpa tahu bahwa mereka telah menjadi subjek yang bisa terjerat hukum,” tuturnya.Selain itu, Edvra menyoroti pentingnya edukasi bagi influencer muda serta peran orang tua dalam membimbing anak-anak yang ingin menjadi kreator digital.“Instagram saja minimal harus 13 tahun. Kok ya sudah ada influencer di bawah itu usia itu kan juga harusnya orang tua yang bisa menyadarkan itu,” tegasnya.Ia menekankan, influencer harus berperan seperti media massa—menjadi penyokong demokrasi yang memiliki kebebasan berekspresi dengan penuh tanggung jawab.“Jadi ini kerja bersama sih. Pemerintah bisa membuat standarnya ya, masyarakat juga harus mengembangkannya sendiri juga. Lalu ada jaminan tidak melanggar independensi dari masing-masing subjek,” ujarnya. 


(prf/ega)