Demo Penanganan Bencana Aceh, Demonstran: Kami Sudah Habis Air Mata...

BANDA ACEH, - Elemen masyarakat sipil di Aceh menggelar aksi demonstrasi di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Kamis .Mereka mendesak agar pemerintah pusat menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional.Pantauan Kompas.com, peserta aksi dari berbagai komunitas, organisasi, dan akademisi berkumpul tepat di depan pagar masjid.Mereka juga membawa selebaran dan umbul-umbul aksi berisikan narasi protes terhadap kebijakan pemerintah terhadap penanganan bencana saat ini.Baca juga: 2 Rektor di Aceh Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional, Agar Internasional MasukDalam unjuk rasa tersebut, para orator menyampaikan orasinya secara bergiliran, mulai dari kelompok perempuan hingga mantan juru runding MoU Helsinki, Munawar Liza Zainal.Mereka menilai, pemerintah pusat belum sepenuh hati membantu korban bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.“Aksi hari ini sebagai bentuk kami punya sikap bahwa kami berada di sisi yang benar membela para korban,” ucap Munawar Liza dalam orasinya.Ia menilai, pemerintah pusat seperti tidak menganggap bencana yang melanda saat ini sebagai musibah yang luar biasa.Masyarakat korban terdampak sampat saat ini belum bisa berbuat apa-apa, kondisi mereka pun lumpuh.“Kondisi ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Maka segera Presiden Prabowo membuka pintu agar bencana ini dibantu oleh dunia,” ujarnya.Baca juga: Percepat Pemulihan Aceh Utara, 1.000 Prajurit TNI Dikerahkan Bersihkan Lumpur Sisa BanjirSementara itu, koordinator aksi, Rahmad Maulidin menyebutkan, banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat sudah memasuki hari ke-23.Berdasarkan data BNPB, bencana ini berdampak di 52 kabupaten/kota.Korban jiwa mencapai 1.059 orang, 7.000 orang terluka dan 192 orang masih hilang.Dampak lainnya, sekitar 147.256 rumah rusak, 1.600 fasilitas umum, 967 fasilitas pendidikan, 145 jembatan, 434 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, dan 219 fasilitas Kesehatan.“Pemerintah perlu hadir melalui kebijakan nyata. Bukan sekadar datang mengunjungi kamp pengungsi, lalu saling membuat pernyataan seolah-olah kondisi yang dialami para korban tidak perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah,” katanya.


(prf/ega)