MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
Home

Megawati Instruksikan Pembangunan Dapur Umum di Lokasi Bencana Sumatera

2026-01-30 13:22:08
Megawati Instruksikan Pembangunan Dapur Umum di Lokasi Bencana Sumatera
JAKARTA, – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengerahkan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), tim medis, serta bantuan kemanusiaan untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera.Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pengerahan tersebut merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.Salah satu fokus utama Baguna adalah menyediakan dapur umum yang dapat dimanfaatkan seluruh warga terdampak tanpa membedakan latar belakang apa pun.Baca juga: Eks Wamenaker Noel hingga Rudi Ong Rayakan Natal di Rutan KPK“Siapa pun yang terkena dampak, siapa pun yang butuh makan, dipersilakan untuk makan. Ini tidak ada urusan partai, ini adalah murni urusan kemanusiaan,” kata Hasto mengutip arahan Megawati, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis .Pernyataan tersebut disampaikan Hasto di sela-sela penyampaian ucapan Selamat Natal 2025 kepada seluruh umat Kristiani yang merayakannya.Menurut Hasto, perayaan Natal tahun ini berlangsung dalam suasana yang berbeda karena diwarnai bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera serta beberapa wilayah lain di Indonesia. Bencana tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda.“Perayaan Natal DPP PDI Perjuangan akan dilakukan di Tapanuli Tengah. Natal itu keberpihakan, termasuk mereka yang sedang susah akibat bencana alam,” kata Hasto.Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memanjatkan doa bagi masyarakat yang terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.Hasto menyebut, bencana yang tengah dihadapi dapat dimaknai sebagai ujian yang memperkuat iman serta kesabaran dalam menghadapi cobaan.Baca juga: Kardinal Suharyo Sebut Uang dan Keserakahan Jadi “Berhala Baru” di Kehidupan Modern“Mari kita jadikan momentum Natal ini untuk berbela rasa, melakukan langkah kongkrit membantu korban bencana, sambil menggelorakan harapan dengan bergotong royong dan mempercepat rehabilitasi seluruh fasilitas fisik,” ucap Hasto.Belajar dari rangkaian bencana alam sepanjang 2025, Hasto menilai para pemimpin di tingkat pusat maupun daerah perlu terus menunjukkan kepedulian dan komitmen dalam merawat pertiwi serta menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan bersama.“Natal adalah awal karya penyelamatan. Merawat pertiwi dengan menjaga hutan, menjaga sungai dan mata air, serta gerakan penghijauan juga bagian dari karya penyelamatan. Sebab alam raya dan manusia adalah satu kesatuan. Semua harus dalam keseimbangan,” jelas Hasto.


(prf/ega)

Berita Lainnya

Putusan itu memerintahkan pemerintah untuk melibatkan Dewan Pengupahan Daerah dan memperluas variabel dalam formula kenaikan upah minimum.“Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Yassierli.Diketahui, pemerintah biasanya mengumumkan kenaikan UMP pada 21 November.Namun, sampai saat ini pemerintah tak kunjung mengumumkan kenaikan tersebut.Pada kesempatan sebelumnya, Yassierli mengungkapkan kenaikan UMP 2026 tidak satu angka seperti tahun lalu. Artinya, setiap daerah berpotensi mengalami kenaikan yang berbeda.Pada kenaikan UMP tahun 2025, Presiden Prabowo memutuskan seluruh provinsi naik 6,5 persen.“Jadi tidak dalam satu angka karena dalam satu angka berarti disparitasnya tetap terjadi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Kamis .Baca juga: KSPI Tolak Penetapan UMP 2026 yang Mengacu Aturan Baru
Putusan itu memerintahkan pemerintah untuk melibatkan Dewan Pengupahan Daerah dan memperluas variabel dalam formula kenaikan upah minimum.“Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Yassierli.Diketahui, pemerintah biasanya mengumumkan kenaikan UMP pada 21 November.Namun, sampai saat ini pemerintah tak kunjung mengumumkan kenaikan tersebut.Pada kesempatan sebelumnya, Yassierli mengungkapkan kenaikan UMP 2026 tidak satu angka seperti tahun lalu. Artinya, setiap daerah berpotensi mengalami kenaikan yang berbeda.Pada kenaikan UMP tahun 2025, Presiden Prabowo memutuskan seluruh provinsi naik 6,5 persen.“Jadi tidak dalam satu angka karena dalam satu angka berarti disparitasnya tetap terjadi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Kamis .Baca juga: KSPI Tolak Penetapan UMP 2026 yang Mengacu Aturan Baru

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-30 11:51
Lihat Selengkapnya