Perbaikan Menyeluruh MBG untuk Bangsa Gemilang

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto kini sedang berjalan. Tak sekadar bergulir “ala kadarnya”, Presiden bahkan mendukung MBG dengan alokasi APBN terbesar.Sebagaimana kesepakatan antara pemerintah dan DPR pada September lalu, kedua lembaga sepakat akan menggelontorkan sekitar Rp 335 triliun dalam APBN 2026 untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang layak.Dalam perspektif politik dan komunikasi, isu MBG menjadi salah satu magnet bagi voters untuk memilih Prabowo di Pemilu 2024 lalu.Tak hanya itu, hampir semua pakar sepakat bahwa program tersebut sangat visioner karena fokus menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan cerdas. Tentu ini akan berhubungan dengan momentum Indonesia Emas 2045.Namun, kebijakan kolosal itu perlu penanganan ekstra dan manajemen profesional. Skala program yang menargetkan jutaan anak (penerima manfaat) juga membutuhkan pengawasan ketat agar dapat mencegah berbagai potensi pelanggaran.Kasus keracunan berulang MBG dengan total korban belasan ribu anak menunjukkan ada kelalaian dalam skala besar.Baca juga: MBG, Fiskal dan Selera Pasar: Antara Madu dan Racun?Presiden pun langsung merespons dengan memerintahkan adanya testing makanan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).Tak hanya itu, dalam beberapa hari ke depan, Istana juga mengonfirmasi akan terbitnya Perpres sebagai payung hukum di lapangan.Di saat yang sama, banyak kalangan meminta program ini dihentikan karena mengancam keselamatan anak.Penulis berpandangan bahwa MBG adalah program futuristik karena berfokus pada masa depan generasi bangsa. Maka, opsi menghentikan kebijakan ini di tengah jalan, bukan pemikiran bijak.Meski begitu, pemerintah memang harus melakukan perbaikan manajemen segera, menyeluruh, dan masuk ke akar persoalan.Beberapa langkah yang dapat dilakukan, pertama, agenda mendesak adalah memastikan keselamatan penerima manfaat, di atas semuanya.Oleh karenanya, investigasi penyebab keracunan harus secepatnya dilakukan. Tim investigasi juga harus merilis hasil dalam waktu cepat untuk menghindari kejadian berulang./BAGUS PUJI PANUNTUN Kondisi ruang kelas yangbdisulap menjdi ruang darurat di SMPN 1 Cisarua, Rabu .Kedua, moratorium skala kecil (clustering) perlu dilakukan dengan menghentikan sementara SPPG yang terkait dengan kasus keracunan.Selanjutnya tim investigasi bekerja dan bila ditemukan kesalahan fatal atau kelalain, maka sanksi berupa pencabutan izin harus dilakukan.


(prf/ega)