Angka Judi Online di Bandung Tembus 182 Ribu, Bupati: Ini Peringatan Keras, Harus Bergerak!

BANDUNG, - Bupati Bandung Dadang Supriatna menaruh perhatian setelah data PPATK menyebut ada 182.450 warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang terlibat judi online.Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata kondisi sosial masyarakat.“Bisa jadi itu tetangga, keluarga, atau anak-anak kita yang sedang terjerat. Ini peringatan sosial yang keras. Kita harus bergerak dengan empati. Mereka bukan angka, tapi manusia yang perlu pendampingan,” katanya ditemui di Soreang, Selasa .Dadang menilai masyarakat Kabupaten Bandung masih rentan terjebak judi online karena berbagai faktor. Mulai dari tekanan ekonomi, rendahnya literasi digital dan finansial, hingga persoalan sosial dalam keluarga.Baca juga: Dorong ASN Investasi Saham, Bobby: Daripada Main Judi OnlineIa mengatakan warga berpenghasilan rendah mudah tergiur janji cepat kaya, sementara situs-situs judi online semakin agresif menawarkan akses mudah melalui ponsel.Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menemukan adanya penyalahgunaan data pribadi masyarakat, termasuk kasus KTP hilang yang kemudian dicatut untuk aktivitas ilegal.Saat ini, pihaknya telah menginstruksikan langkah cepat lintas sektor. Mulai dari deklarasi darurat judi online, memperkuat koordinasi dengan kepolisian, Kominfo, dan PPATK untuk pemblokiran saluran judi, hingga percepatan data by name by address dari PPATK agar penanganan di daerah lebih akurat.“Kami juga akan bantu untuk terus memperkuat literasi digital dan finansial di desa-desa melalui Diskominfo dan Dinas Sosial, termasuk kampanye bahaya judol dan edukasi perlindungan data pribadi kepada masyarakat, khususnya keluarga penerima bansos agar tidak terdampak sanksi pemutusan bantuan,” ujar dia.Pemkab Bandung juga menyiapkan pendekatan humanis agar warga bisa lepas dari jeratan judi online. Pemerintah menyediakan layanan konseling, rehabilitasi, bantuan psikososial, serta program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja, bantuan usaha mikro, dan akses permodalan tanpa bunga.Tidak sampai di situ, Pemkab Bandung membuka ruang aman bagi warga yang ingin melapor melalui call center 112, SP4N Lapor!, pendamping sosial di desa, hingga rencana kerja sama hotline dengan kepolisian.“Pemerintah hadir untuk mendampingi, bukan menghukum. Kami jamin kerahasiaan warga yang melapor,” tegasnya.Pemkab Bandung juga tengah memetakan kelompok rentan untuk intervensi lebih tepat sasaran serta mendorong gerakan komunitas anak muda yang aktif mengampanyekan anti-judi online agar berkolaborasi dengan Dispora dan Diskominfo.Dalam jangka panjang, Dadang menilai perlu strategi terpadu yang melibatkan edukasi digital sejak dini, penguatan keluarga, pembukaan lapangan kerja, hingga regulasi daerah untuk memutus akses ilegal.Ia juga mengajak masyarakat menghidupkan gerakan tanaman halaman agar warga memiliki sumber penghasilan tambahan yang sehat dan mandiri.“Untuk warga Kabupaten Bandung, lindungi keluarga dan masa depan kita. Jangan tergiur janji keuntungan instan. Jika terjerat atau mengetahui kerabat yang terimbas, segera laporkan. Kita selesaikan persoalan ini bersama-sama,” tuturnya.


(prf/ega)