Industri Baja Lesu, Kredit Usaha Dinilai Masih Dikuasai Kelompok Besar

2026-01-12 03:19:01
Industri Baja Lesu, Kredit Usaha Dinilai Masih Dikuasai Kelompok Besar
JAKARTA, - Lesunya industri baja nasional disorot pelaku usaha sebagai dampak dari sistem pembiayaan yang tidak berpihak pada pelaku baru. Kredit usaha dinilai masih dikuasai kelompok besar dan kalangan berpengaruh.CEO PT Inerco Global International, Hendrik Kawilarang Luntungan, menyebut kondisi ini membuat pengusaha baru sulit tumbuh, sementara industri manufaktur semakin kehilangan daya saing.“Permasalahan kita saat ini dikarenakan penyaluran kredit dari bank-bank besar hanya diberikan kepada pengusaha besar ataupun titipan-titipan politisi. Akibatnya tidak ada pemerataan, tidak lahir para pengusaha baru,” kata Hendrik dalam keterangan tertulis, Rabu .Baca juga: Wamenperin Sebut China-Vietnam Minat Bangun Pabrik Baja di RIMenurut Hendrik, sistem kredit yang timpang membuat roda ekonomi tidak bergerak merata. Ia menilai bank kini lebih berperan sebagai lembaga jaminan, bukan lagi agen pembangunan.“Sekarang pinjam uang ke bank yang dilihat nomor satu bukan proyeknya, melainkan kolateralnya. Yang punya aset kolateral, ya pasti orang usahanya sudah mapan. Sementara orang menengah mau naik kelas mustahil dengan kebijakan seperti ini. Bank harus mengubah kebijakannya. Sebelum krisis 1998, bank acting like a real bank. Sekarang bank acting seperti pegadaian,” ujarnya.Hendrik menilai kebijakan ini memperlebar kesenjangan.“Kebijakan ini membuat orang kaya makin kaya dan orang miskin dan menengah akan mustahil masuk ke dalam kategori orang kaya,” ucapnya.Ia menambahkan, stagnasi ekonomi di kisaran 5 persen tidak bisa dipecahkan hanya dengan menarik investasi asing.Baca juga: Kecewa Mendag Tak Hadir, Komisi VI Tunda Rapat soal Penyelamatan Industri BajaPemerintah perlu melahirkan konglomerasi baru dari pelaku industri lokal agar perekonomian lebih dinamis.“Mereka maju industri manufakturnya karena pemerintah terjun langsung membimbing agar menyesuaikan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia negara industri dalam 10 tahun ke depan,” kata Hendrik.


(prf/ega)