Sejarah Somaliland, Negara yang Baru Saja Diakui Israel

2026-01-11 22:53:52
Sejarah Somaliland, Negara yang Baru Saja Diakui Israel
- Untuk pertama kalinya, Somaliland mendapat pengakuan dari negara lain.Adalah Israel yang memberikan pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Somaliland pada Jumat .Israel bahkan telah menandatangani deklarasi bersama yang menetapkan hubungan diplomatik penuh dengan Somaliland.Namun, pengakuan Israel atas Somaliland mendapat kecaman dari negara sekitar, termasuk Somalia, Mesir, Turkiye, dan Uni Afrika.Lantas, bagaimana sejarah Somaliland?Baca juga: Israel Jadi Negara Pertama yang Mengakui SomalilandSomaliland terletak di sepanjang Teluk Aden, dekat pintu masuk Selat Bab al-Mandeb, jalur laut utama yang dilalui hampir sepertiga pelayaran dunia.Somaliland awalnya merupakan protektorat Inggris. Wilayah itu kemudian bersatu dengan Somalia pada 1960. Akan tetapi, dikutip dari Council on Foreign Relations, penggabungan ini menghadapi tantangan. Sebab, banyak penduduk Somaliland menolak sentralisasi kekuasaan di wilayah selatan negara itu.Sebuah kelompok pemberontak, Gerakan Nasional Somalia (SNM) muncul di Somaliland pada tahun 1980-an, menentang junta militer Presiden Siad Barre yang merebut kekuasaan pada 1969. Pada Januari 1991, SNM dan kelompok pemberontak lainnya menggulingkan Barre, yang pasukannya telah membunuh puluhan ribu warga Somaliland dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur wilayah tersebut. SNM menolak untuk mengakui pemerintahan sementara yang dipimpin oleh kelompok milisi lain.Baca juga: Diakui Israel sebagai Negara, Di Mana Somaliland dan Apa Bedanya dengan Somalia?AFP/LUIS TATO Seorang pria memegang bendera Somaliland di depan monumen Peringatan Perang Hargeisa di Hargeisa pada 7 November 2024.Pada Mei 1991, mereka mendeklarasikan kemerdekaan Somaliland, dengan kota Hargeisa sebagai ibu kotanya.Para delegasi membutuhkan waktu satu dekade untuk merumuskan konstitusi baru bagi Somaliland, yang disetujui secara mutlak oleh para pemilih pada tahun 2001. Referendum tersebut menandai transisi dari perjanjian pembagian kekuasaan di antara klan-klan terkemuka menuju demokrasi multipartai. 


(prf/ega)