Perempuan dan Anak Jadi Korban Ganda dalam Bencana Sumatera, Mengapa?

2026-01-12 09:37:54
Perempuan dan Anak Jadi Korban Ganda dalam Bencana Sumatera, Mengapa?
- Perempuan dan anak-anak menjadi korban bencana lebih dari sekali dalam banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Selain menjadi korban banjir bandang, mereka harus mengalami situasi darurat berikutnya yaitu krisis air bersih.Climate and Energy Manager Greenpeace Southeast Asia, Iqbal Damanik menuturkan, ada berbagai kendala dalam penyediaan air bersih di lokasi terdampak banjir bandang.Baca juga: Pemasangan pompa air portabel dengan tenaga surya, yang terhubung langsung dengan sumur bor di lokasi-lokasi terdampak banjir, masih terkendala distribusi berbagai peralatannya, seperti fotovoltaik (PV), baterai, dan toren atau tangki air."Saat ini kendala kami di pengiriman. Jadi, proses distribusi ini bermasalah. Ada helikopter yang sedang diupayakan teman-teman Aceh juga terkendala dibawa, situasinya kami tidak punya kewenangan, relawan mau tidak mau ikut (aturan). Kami berpikir berbasis gender, perempuan dan anak kecil juga bisa menjadi korban dua kali," ujar Iqbal dalam webinar Senin .Baca juga: ANTARA FOTO/Yudi Manar Foto udara kondisi jalan yang putus akibat banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Minggu . Bencana banjir bandang yang terjadi pada Selasa lalu menyebabkan rumah warga rusak, kendaraan hancur, jalan dan jembatan putus.Perempuan dan anak-anak menjadi korban ganda dalam bencana karena kerentanan inheren, termasuk risiko terabaikannya kebutuhan kesehatan reproduksinya."Ini sebenarnya sedih banget karena mereka kekurangan air bersih, saya kebetulan tergabung menjadi salah satu relawan untuk subklaster kesehatan reproduksi, kebetulan di daerah Sumbar (Sumatera Barat). Sumbar sama, tidak baik-baik saja," tutur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DKI Jakarta, Narila Mutia Nasir.Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, berbagai risiko penyakit yang ditimbulkan pasca-bencana banjir perlu diwaspadai.Di tengah fasilitas kesehatan yang ambruk, korban banjir bandang menjaga diri agar tidak terjangkit penyakit atau harus bertahan hidup dalam keadaan sudah sakit."Itu dari penyakit saja, belum dari segi mentalnya, belum layanan buat perempuan, kelompok rentan, disabilitas, haduh semuanya kompleks sekali," ucapnya.Dalam menghadapi krisis kesehatan di daerah terdampak bencana, kata Narila, perlu dibangun sistem dari hulu ke hilir melalui kolaborasi berbagai pihak.Sistem kesehatan masyarakat harus memungkinkan kolaborasi dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan daerah terdampak bencana."(Kabupaten) Agam itu menetapkan tanggap bencana sampai 8 Desember, artinya sampai hari ini, itu tidak cukup, situasi di lapangan itu luar biasa karena kami di kesehatan itu komponennya itu banyak banget yang kemudian mesti diperbaiki, gimana caranya kalau tidak tersistem untuk membentuk suatu resiliensi, pondasi untuk resiliensi itu sendiri," jelas Narila.Baca juga: 


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-01-12 08:37