Keamanan Belum Stabil, 53 WNI di Myanmar Tidur di Camp Milisi

JAKARTA, - Sebanyak 53 warga negara Indonesia (WNI) yang kabur dari pusat penipuan KK Park Myawaddy, Myanmar kini berada di satu camp milisi di bawah pengaruh militer Border Guard Force (BGF) Myanmar.Kedutaan Besar RI di Yangon menjelaskan, 29 WNI ini diseret ke camp milisi setelah dievakuasi oleh lembaga sosial lokal ketika terjadi konflik senjata antara kelompok milisi dengan etnis lokal setempat."Sedangkan 24 lainnya berada dalam pengawasan Kepolisian Myanmar sebelum akhirnya disatukan di camp tersebut," tulis Kementerian Luar Negeri RI, Rabu .KBRI Yangon juga menyebut, situasi keamanan di lapangan masih fluktuatif dengan pergerakan milisi dan aparat keamanan yang membuat proses evakuasi hanya dapat dilakukan melalui jalur aman, terkoordinasi, dan sesuai izin otoritas setempat.Baca juga: 30 WNI Kabur dari Myanmar karena Konflik BersenjataSaat ini, KBRI Yangon memastikan seluruh WNI terdata dan terverifikasi dari paspor yang masih aktif."Sedangkan bagi yang tidak memiliki dokumen, KBRI menyiapkan penerbitan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) langsung di lokasi dengan menggunakan perangkat SIMKIM mobile, sebagaimana dilakukan pada kasus sebelumnya," tulis Kemenlu RI.Sedangkan untuk proses pemulangan 53 WNI diperkirakan memerlukan waktu panjang karena harus melalui berbagai tahapan lintas negara seperti izin keluar dari pemerintah Myanmar dan izin masuk dari pemerintah Thailand."KBRI menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut harus ditempuh secara hati-hati untuk menjamin keselamatan seluruh WNI di tengah kondisi keamanan yang belum stabil," tulis Kemenlu RI.Kemenlu RI menegaskan, keselamatan WNI merupakan prioritas utama dalam setiap langkah penanganan.Baca juga: 20 WNI Berhasil Kabur dari Lokasi Judi Online di Myanmar, KBRI Yangon Lakukan Koordinasi Evakuasi"KBRI lebih mengutamakan jalur yang pasti dan aman, bukan yang cepat namun berisiko. Tim KBRI terus bekerja siang dan malam memastikan seluruh WNI dapat kembali ke tanah air dalam keadaan selamat — tanpa satu pun tertinggal," tandas Kemenlu RI.


(prf/ega)