"Desersi" Bupati Aceh Selatan: Politik Simbol atau Kerapuhan Sistem?

BANJIR yang merendam rumah-rumah warga Aceh Selatan bukan hanya bencana alam, melainkan juga ujian etika kepemimpinan.Di saat warga berjuang menyelamatkan diri, Bupati Mirwan MS justru berada ribuan kilometer jauhnya, menunaikan ibadah di Tanah Suci.Niat spiritual itu tentu bisa dimaklumi. Namun secara sosial-politik, absennya pemimpin di tengah krisis adalah tragedi.Presiden Prabowo Subianto menyebutnya “desersi”—istilah militer yang menyingkap rapuhnya birokrasi sipil kita.Fenomena ini tidak berhenti pada satu orang. Ia mencerminkan pola lama: birokrasi yang masih terjebak dalam feodalisme.Kepala daerah diperlakukan sebagai “raja kecil” yang menjadi pusat kendali, bukan sekadar manajer publik. Ketika hadir, semua bergerak demi menyenangkan “Bapak”. Ketika absen, sistem lumpuh.Baca juga: Ketidakpekaan Kepala Daerah Saat Rakyat Tertimpa MusibahJika diibaratkan orkestra, di negara maju, partitur memungkinkan musik tetap berjalan meski konduktor pergi.Di Aceh Selatan, orkestra berhenti total karena birokrasi tidak dirancang untuk auto-pilot.Studi psikologi kepemimpinan paternalistik menunjukkan bahwa ketergantungan pada sosok pemimpin menciptakan kelumpuhan keputusan: bawahan takut melangkah karena khawatir dianggap melampaui wewenang.Absennya Mirwan menciptakan kondisi “yatim piatu” administratif. Sistem mitigasi bencana ternyata rapuh bukan karena kurang alat, melainkan karena mentalitas birokrat diprogram untuk patuh, bukan berinisiatif.Kita masih mencari “Ratu Adil” yang dianggap mampu menyelesaikan semua masalah. Padahal yang dibutuhkan adalah sistem yang bekerja otomatis seperti lampu lalu lintas: tetap mengatur meski polisi tidak hadir.Gerindra bergerak cepat memecat Mirwan. Langkah ini tampak tegas, tetapi sesungguhnya mencerminkan mekanisme scapegoating klasik.René Girard menjelaskan bahwa komunitas yang menghadapi krisis reputasi membutuhkan korban untuk dikorbankan demi memulihkan ketertiban. Mirwan menjadi kandidat sempurna untuk ritual ini.Dengan menyingkirkannya, partai melakukan political hand-washing: pesan bawah sadar yang ingin disampaikan adalah “kami bersih, dia kotor”.Namun, pertanyaan kritis bukanlah seberapa cepat ia dipecat, melainkan bagaimana ia bisa lolos seleksi sejak awal.


(prf/ega)