A'wan PBNU Benarkan Risalah Rapat yang Minta Gus Yahya Mundur dari Ketua Umum

JAKARTA, - A'wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kyai Abdul Muhaimin, membenarkan adanya risalah rapat yang meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatannya."Benar," kata Kyai Abdul saat dihubungi awak media, Sabtu .Baca juga: Viral Info Ketum PBNU Diminta Mundur, Gus Ipul Serukan Jaga KeteduhanNamun, Kyai Abdul menyayangkan surat tersebut beredar, karena pembicaraan internal tak seharusnya disebarkan di luar forum Nahdlatul Ulama.Dia berharap, orang-orang yang menyebarkan hasil rapat tersebut berhenti menggunakan cara yang sama."Itu kan kok kayak mereka-mereka yang punya kepentingan itu sedang mengkonsolidasikan pendukungnya, mbok manuver kayak gitu itu dihentikan," kata Kyai Abdul.Dia mengatakan, tak seharusnya forum Nahdlatul Ulama menyelesaikan masalah seperti yang terjadi saat ini.Seharusnya, masalah internal PBNU bisa diselesaikan dengan cara yang seperti sering dikatakan Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur."Saya kira di kalangan NU itu kan biasa gegeran (berdebat) tapi nanti kan hasilnya ger-geran (tertawa bersama), itu kan kata Gus Dur," imbuhnya.Sebagai informasi, risalah rapat harian Syuriyah yang ditetapkan pada 20 November 2025 memutuskan agar Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri.Edaran tersebut juga memberikan ultimatum, jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, Gus Yahya akan diberhentikan sebagai Ketua Umum PBNU.Dalam surat ini juga dijelaskan dua alasan yang menyebabkan permintaan pengunduran diri itu dikeluarkan.Baca juga: PBNU Singgung BPIP Tumpang Tindih dengan Lemhannas, Minta Diatur di RUUPertama, terkait dengan narasumber zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU.Kegiatan ini dinilai melanggar Pasal 8 huruf a Peraturan NU Nomor 13 tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris, pergantian antar waktu, dan pelimpahan fungsi jabatan.Alasan berikutnya terkait tata kelola keuangan di PBNU yang mengindikasikan pelanggaran hukum dan melanggar Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU.


(prf/ega)