MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
Home

Daftar UMK 2026 di Bali, Badung Tertinggi, Disusul Denpasar

2026-01-31 12:37:05
Daftar UMK 2026 di Bali, Badung Tertinggi, Disusul Denpasar
BULELENG, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) se-Bali tahun 2026."Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026," ujar Gubernur Bali, Wayan Koster dalam surat penetapan yang diterima Kompas.com, Kamis .Besaran UMP Bali 2026 diputuskan naik menjadi Rp3.207.459.Angka tersebut naik 7,04 persen dari UMP Bali Tahun 2025 sebesar Rp2.996.561.Baca juga: Daftar UMK 2026 di Jatim: Surabaya Tertinggi, Situbondo TerendahKeputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 tentang UMP Provinsi Bali Tahun 2026.Pemprov Bali juga menetapkan UMK Bali 2026 yang berlaku mulai 1 Januari 2025 dalam Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025.Berdasarkan keputusan itu, UMK Badung menjadi yang tertinggi se-Bali yakni Rp3.791.002,57 naik 7,2 persen dari tahun sebelumnya.Sementara itu, Kota Denpasar menduduki peringkat kedua dengan UMK tertinggi di Bali. UMK Denpasar 2026 ditetapkan sebesar Rp3.499.878,78.Adapun UMK Gianyar ditetapkan sebesar Rp3.316.798,48, disusul Kabupaten Tabanan dengan UMK Rp3.287.678,87 per bulan.Sementara itu, besaran UMK di lima kabupaten lainnya, yakni Klungkung, Karangasem, Bangli, Jembrana, dan Buleleng mengikuti UMP Bali, yaitu Rp3.207.459.


(prf/ega)

Berita Lainnya

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-31 12:58
Lihat Selengkapnya