Bencana Sumatera dan Batas Klaim “Kita Mampu”

TERLALU akrobatik menyebut banjir bandang dan longsor yang menerjang tiga provinsi di Sumatera sebagai bencana hidrometeorologi.Istilah ini menyangkal, membantah, dan terkesan menyembunyikan kemungkinan bahwa bencana itu terjadi akibat ulah manusia--wakil dari korporasi dan pihak-pihak tertentu yang mengambil untung dengan meluluhlantakkan hutan di pulau tersebut.Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara hipotesis--dan sedikit banyak mulai tersingkap dari fakta begitu massalnya gelondongan kayu yang hanyut dan merusak infrastruktur--lebih tepat disebut sebagai bencana yang diundang oleh kegiatan manusia yang di luar batas, alias serakah.Faktor hidrometeorologi berupa curah hujan ekstrem dan siklon tropis senyar cuma pencetus bencana itu.Ketika lingkungan rusak, hutan menyusut dan gundul, serta daya dukung lingkungan menurun drastis, hakikatnya manusia telah mengundang bencana---secara sadar atau pura-pura tidak tahu.Dahsyatnya kerusakan akibat bencana itu tergambar dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hingga 23 Desember 2025, korban tewas menembus 1.112 orang dan 176 orang masih hilang. Sementara 7.000 orang terluka.Banjir dan longsor itu berdampak di 52 kabupaten dan kota, merusak 158.096 rumah, 1.900 fasilitas umum, 200 fasilitas kesehatan, 875 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 291 kantor, hingga 734 jembatan. Sebanyak 300.000 orang mengungsi (Detik.com, 23/12/2025).Baca juga: Saat Negara Minta Dipahami: Komunikasi Kekuasaan di Tengah BencanaAngka ini telah turun jauh dibandingkan data awal Desember lalu, ketika jumlah pengungsi menyentuh satu juta jiwa.Pemerintah kadang butuh komparasi untuk mengakui situasi dan kondisi akibat bencana di Sumatera itu.Bandingkan dengan kerusakan akibat tsunami Aceh 2004. Pada 2019 silam, Tsunami and Disaster Mitigation Research Center Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh menerbitkan buku "Aceh Pasca 15 Tahun Tsunami: Kilas Balik dan Proses Pemulihan".Buku ini menyebut tsunami Aceh 2004 merenggut 173.741 orang (meninggal dan hilang). Sebanyak 394.339 mengungsi. Sebanyak 1.488 sekolah rusak sehingga mengganggu proses belajar 150.000 siswa. Tsunami juga merusak 26 Puskesmas, 9 pelabuhan dan 230 kilometer jalan.Sebanyak 11.000 hektar tanah rusak dan 2.900 hektar rusak permanen (sektor perkebunan). Sementara kerusakan terumbu karang mencapai 90 persen. Begitu juga hutan bakau dan sektor perikanan.Tsunami menyebabkan perekonomian Aceh akan melemah sampai 15 persen karena banyaknya sektor-sektor utama perekonomian Aceh yang lumpuh dan hilang/turun produktivitasnya.Gelombang tsunami 2004 dengan tinggi 10 meter dan run up gelombang sejauh tiga kilometer dari bibir pantai. Ini menyebabkan garis pantai sebagian kota Banda Aceh tererosi sehingga mundur sampai 474 meter pada slope yang relatif landai.Adapun pada pantai yang wilayah garis pantainya berbatasan lansung dengan perbukitan mengalami deposit setinggi 1 meter sampai dengan 5 meter.Mengutip Syamsidik et al. (2016), buku ini menyebut garis pantai pada pesisir pantai Teluk Ulee Lheue Banda Aceh mundur sampai dua kilometer.Tsunami Aceh dan Nias melumat daerah di bibir pantai. Sedangkan banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera menerjang hingga pedalaman.Buku terbitan Universitas Syiah Kuala tak menyebut kerusakan infrastruktur, terutama jembatan, yang diterjang tsunami terdahsyat dalam sejarah Aceh itu.Sementara itu, bencana yang menggulung tiga provinsi menyisakan kerusakan yang lebih masif dan luas. Padahal, kerusakan lahan pertanian belum dihitung.Bukan hiperbola jika Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut bencana ini serupa tsunami. Namun, jika kita menyandingkan data BNPB dengan informasi buku terbitan Universitas Syiah Kuala, rasanya bencana di Sumatera tahun ini dua kali lebih parah dan merusak dibandingkan tsunami Aceh tahun 2004.Ambil contoh, sebanyak 734 jembatan rusak. Padahal, jembatan adalah urat nadi bagi mobilitas manusia, barang dan jasa. Jembatan menyambungkan berbagai daerah dalam satu mata rantai ekonomi yang saling terikaBaca juga: Hukum (Bukan) untuk OligarkiPemerintah lokal dan pemerintah pusat bekerja. Prajurit TNI dikerahkan. Demikian pula relawan yang bergerak dengan dikomando oleh panggilan kemanusiaan.Cuma, cara dan manajemen pemerintahan kali ini dalam menangani bencana Sumatera ini tidak terlihat sebagai penanganan terpadu yang sigap dan cepat.


(prf/ega)