Pramono Ajak REI DKI Bangun TOD di Tengah Tekanan Fiskal Rp 15 Triliun

JAKARTA, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memasuki babak baru dalam merealisasikan visi Jakarta sebagai kota global, dengan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat dengan sektor properti.Dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta masa bakti 2025–2028, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara eksplisit mengajak REI untuk menjadi mitra kunci dalam tiga pilar transformasi kota.Dalam sambutannya di Balai Kota, Kamis , Gubernur Pramono Anung menekankan bahwa pembangunan Jakarta harus berlanjut tanpa kompromi terhadap kualitas, meskipun daerah menghadapi tekanan fiskal signifikan akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 15 triliun.Baca juga: Rusun Subsidi Dibangun di Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, dan ManadoUntuk menjaga momentum pembangunan, Pemprov DKI fokus pada tiga pilar utama yakni pemanfaatan teknologi untuk layanan publik yang unggul dan tata kelola kota yang efisien, dan pengembangan lingkungan yang mandiri, layak huni, dan berorientasi manusia, berfokus pada kualitas hidup keluarga.Kemudian mengintegrasikan hunian, komersial, dan transportasi publik untuk menciptakan mobilitas efisien dan mengurangi kemacetan.“Kita tidak boleh berhenti atau mengeluh. Jakarta akan terus dibangun dengan standar yang sama. Karena itu, kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan swasta, BUMN, BUMD, hingga mitra internasional,” tegas Pramono.Ketua DPD REI DKI Jakarta yang baru dikukuhkan, Arvin F Iskandar, menyambut baik ajakan tersebut dan menyatakan kesiapan sektor swasta untuk terjun langsung ke dalam proyek-proyek strategis.REI DKI Jakarta menargetkan sinergi penyediaan hunian vertikal terjangkau dengan mendukung program Self Sufficient Neighbourhood (SSN) dan TOD yang dapat diakses oleh masyarakat luas.Baca juga: Benarkah Jakarta-Bandung Lewat Tol Japek II Selatan hanya 45 Menit? Begini Kata Menteri PUREI DKI Jakarta juga akan berpartisipasi dalam program peremajaan kota, dan pengembangan TOD.Menurut Arvin, sektor swasta siap dilibatkan dalam pengembangan area TOD vital di Dukuh Atas, Blok M, Bundaran HI, dan Kota Tua."Ini adalah peluang besar melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang didorong Pemprov DKI, yang dapat memberikan optimisme bagi pengembang untuk memanfaatkan peluang kebijakan," imbuh Arvin.Meskipun semangat kolaborasi tinggi, REI DKI Jakarta menyoroti sejumlah kendala perizinan yang harus segera diselesaikan Pemprov DKI agar partisipasi swasta dapat maksimal.Di antaranya soal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) yang menjadi kendala pada tahap awal perizinan yang menghambat laju pengembangan proyek.Kemudian permasalahan terkait Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, yang sering kali menjadi momok bagi pengelolaan properti vertikal.Baca juga: Kayutangan di Malang Jadi Percontohan Penataan Kawasan Kumuh JakartaPenyelesaian kendala regulasi ini sangat penting untuk mewujudkan TOD. Pembangunan TOD yang efektif tidak hanya membutuhkan integrasi fisik (stasiun, bangunan), tetapi juga integrasi regulasi yang mempercepat proses perizinan untuk konstruksi mixed-use yang kompleks.Pramono menutup dengan pesan mengenai tanggung jawab yang diemban REI, integritas dan kepercayaan publik."Amanah ini bukan sekadar kepercayaan dari anggota REI, tetapi juga harapan besar bagi masa depan sektor properti Jakarta di kancah regional dan global," tuntasnya.


(prf/ega)