AS Hukum Korut atas Pencurian Kripto Rp 50 T, Pyongyang Murka

WASHINGTON, – Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada Selasa menjatuhkan sanksi terhadap delapan individu dan dua entitas yang dituduh mencuri dan mencuci uang hasil kejahatan siber serta penipuan pekerja TI untuk membiayai program senjata nuklir Korea Utara.Menurut pernyataan resmi, selama tiga tahun terakhir kelompok peretas yang terhubung dengan rezim Pyongyang telah mencuri lebih dari 3 miliar dollar AS (sekitar Rp 50 triliun), sebagian besar dalam bentuk mata uang kripto.Selain itu, para pekerja TI Korea Utara disebut menghasilkan ratusan juta dolar tambahan melalui skema identitas palsu di berbagai perusahaan luar negeri.Baca juga: Hacker Korut Curi Kripto untuk Danai Nuklir Pyongyang, Didukung Rusia dan China“Peretas yang disponsori negara Korea Utara mencuri dan mencuci uang untuk mendanai program senjata nuklir rezim mereka,” kata John K Hurley, Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.“Dengan menghasilkan pendapatan bagi pengembangan senjata Pyongyang, para aktor ini secara langsung mengancam keamanan AS dan dunia,” tambahnya.Mereka yang masuk dalam daftar sanksi termasuk dua bankir Korea Utara — Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son — yang disebut mengelola dana, termasuk 5,3 juta dollar AS (sekitar Rp 88 miliar) dalam bentuk kripto, untuk First Credit Bank, lembaga keuangan yang sebelumnya telah disanksi pada 2017 karena mendukung program rudal Korea Utara.Selain itu, AS juga menjatuhkan sanksi kepada:Menurut temuan intelijen blockchain TRM Labs, dompet kripto yang terhubung dengan First Credit Bank menunjukkan pola “arus masuk rutin seperti pembayaran gaji," diduga berasal dari pekerja TI Korea Utara yang bekerja di luar negeri menggunakan identitas palsu.Total dana yang masuk ke dompet tersebut disebut mencapai lebih dari 12,7 juta dollar AS (sekitar Rp 212 miliar) antara Juni 2023 hingga Mei 2025.Baca juga: China Lindungi Kapal Korut, Kerahkan Jet Tempur untuk Cegat Pesawat KanadaGetty Images Ilustrasi hacker asal China.Dalam laporan bersama AS, sekutu Eropa, dan Asia bulan lalu, Pyongyang digambarkan menjalankan program siber berskala nasional dengan tingkat kecanggihan mendekati China dan Rusia.“Korea Utara secara sistematis melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB melalui operasi siber dan penempatan pekerja TI di luar negeri, terutama terkait pencurian dan pencucian kripto,” demikian laporan tersebut.Departemen Keuangan AS juga menyoroti bahwa pekerja TI Korea Utara kerap berkolaborasi dengan freelancer asing untuk menyamarkan asal proyek.“Mereka membentuk kemitraan bisnis, mengerjakan proyek yang sebenarnya dipesan untuk freelancer non-Korea, lalu membagi hasil pendapatannya,” kata pernyataan itu.Hurley menegaskan AS akan terus mengejar siapa pun yang membantu mengalirkan uang bagi program nuklir Pyongyang.


(prf/ega)