Wika Salim Batal Manggung Tahun Baru karena Imbauan Pramono Anung

JAKARTA, – Penyanyi Wika Salim mengungkapkan rencana tampil di Bundaran HI pada malam pergantian tahun yang akhirnya batal terlaksana.Pembatalan tersebut menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melarang penyalakan kembang api pada perayaan malam Tahun Baru 2026.Kebijakan ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta.Baca juga: Wika Salim Cabut Laporan Polisi dan Berdamai dengan Mantan ManajerSelain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menetapkan hanya delapan titik perayaan resmi pada malam Tahun Baru 2026.Wika Salim mengatakan, acara yang semula direncanakan di Bundaran HI kini dibatalkan dan dialihkan menjadi kegiatan doa bersama untuk para korban banjir dan tanah longsor di Sumatera.“Akhir tahun ini seharusnya ada event di Bundaran HI. Namun karena ada imbauan dari Gubernur Jakarta untuk tidak ada pesta kembang api dan hiburan, jadi event-nya di-cancel dan diganti menjadi doa bersama,” tulis Wika Salim, dikutip Kompas.com dari akun Instagram pribadinya, Selasa .Baca juga: 4 Fakta Menarik Film Mendadak Dangdut, Comeback Wika Salim hingga Tribute untuk Joshua PandelakiWika menyatakan mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Sebagai seorang penghibur, ia berharap rezeki tetap menyertai langkahnya di tahun mendatang.“Apapun semoga tetap yang terbaik. Semoga rezeki tetap mengiringi langkah kita semua,” tulisnya.Baca juga: Rayakan Imlek, Wika Salim Pamer Dapat AngpaoSebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta resmi meniadakan pesta kembang api pada perayaan malam Tahun Baru 2026.Dalam rapat persiapan perayaan tahun baru, Pemprov juga melarang hotel, pusat perbelanjaan, serta seluruh kegiatan pergantian tahun yang memerlukan izin resmi untuk menyalakan kembang api di wilayah Jakarta.Selain itu, jumlah titik perayaan malam Tahun Baru 2026 juga dikurangi dari 14 lokasi menjadi delapan titik.Sejumlah kawasan yang selama ini menjadi pusat perayaan, termasuk Monumen Nasional (Monas), tidak lagi ditetapkan sebagai titik utama perayaan.Menurut Pramono Anung, kebijakan tersebut merupakan bentuk empati kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah berduka serta menjalani pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor.


(prf/ega)