KPK Geledah Rumah Dirut RSUD Ponorogo di Madiun

2026-01-13 12:55:26
KPK Geledah Rumah Dirut RSUD Ponorogo di Madiun
MADIUN, - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi milik Dirut RSUD dr Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma, yang berada di Jalan Sumatera Nomor 17, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis malam.Yunus Mahatma, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono Ponorogo, menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.Tim KPK menggeledah rumah putih bertingkat dua itu sejak pukul 18.00 WIB.Tak sendirian, tim KPK didampingi anggota Polres Madiun Kota.Baca juga: Kantor Digeledah KPK, Kepala Disbudparpora Ponorogo: Kami Berikan Berkas yang DimintaHingga pukul 19.25, penggeledahan masih berlangsung.Satu mobil Toyota Innova warna hitam yang menjadi kendaraan operasional tim KPK masih diparkir di depan rumah pribadi Dirut RSUD dr Harjono Ponorogo.Di luar rumah itu, dua unit mobil Samapta Polres Madiun Kota parkir ikut mengamankan jalannya penggeledahan.Pantauan di lokasi, tampak dua anggota polisi bersenjata lengkap berjaga di depan rumah milik Direktur RSUD dr Harjono, Yunus Mahatma.Penggeledahan rumah orang nomor satu di RSUD dr Harjono ini berlangsung tertutup.Pintu rumah ditutup rapat saat penggeledahan berlangsung.Baca juga: Bupati Ponorogo Kena OTT, Pembangunan Monumen Reog Dipastikan Tetap LanjutKapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Juniarto, yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, anggotanya hanya membantu pengamanan kegiatan penggeledahan yang dilakukan KPK."Kami hanya membantu pengamanan kegiatan rekan-rekan APH (KPK)," kata Wiwin.Diberitakan sebelumnya, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.Setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati nonaktif Sugiri Sancoko dan sejumlah pejabat, kini giliran kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo yang digeledah.Pantauan di lokasi, tim penyidik KPK tiba di kantor Disbudparpora Ponorogo di Jalan Pramuka, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, sekitar pukul 11.00 WIB, Rabu .Mereka datang dengan tiga mobil Toyota Innova dan langsung disambut penjagaan ketat dari lima anggota kepolisian bersenjata laras panjang.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#3

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-01-13 11:41