Prevalensi Stunting di Kaltim Cuma Turun 0,6 Persen Sejak 2021, Harus Ada Audit Total

SAMARINDA, - Angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024 tercatat masih tinggi, yakni 22,2 persen atau hanya mengalami penurunan 0,6 persen sejak 2021.Meskipun telah dilakukan berbagai upaya selama tiga tahun dengan anggaran ratusan miliar dan puluhan program lintas sektor, hasil yang dicapai belum menunjukkan perubahan signifikan.DPRD Kaltim mengungkapkan bahwa terdapat persoalan struktural yang belum tersentuh, mulai dari pendataan, intervensi lapangan, hingga koordinasi antardaerah.Baca juga: Wihaji Maraton di Lamongan, Pastikan Penanganan Stunting Dijalankan Tepat SasaranWakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengakui bahwa kondisi ini merupakan alarm keras bagi provinsi tersebut."Kita harus jujur, posisi kita belum aman. Angka 22,2 persen ini masih terlalu tinggi untuk sebuah provinsi seperti Kaltim," ujarnya pada Senin . Ia menekankan pentingnya percepatan intervensi dimulai dari fase kritis, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan.Pemeriksaan ibu hamil, skrining kekurangan energi kronis (KEK), pemberian makanan tambahan, dan edukasi perubahan perilaku harus diperkuat.“Jangan sampai ada ibu hamil yang tidak terpantau. Kalau pemeriksaan tidak rutin, kita tidak akan tahu faktor risikonya,” tegas Seno.Pemprov Kaltim juga akan memperkuat rapat koordinasi bulanan antardaerah, dengan menekankan bahwa laporan kinerja tidak boleh berhenti di meja administrasi.“Setiap rapat harus menghasilkan tindakan. Ukur tiap bulan dan laporkan apa yang masih kurang,” tambahnya.Stagnasi selama tiga tahun ini memicu reaksi keras dari Komisi IV DPRD Kaltim.Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menyatakan perlunya penelusuran lebih dalam terhadap program penanganan stunting, terutama di empat daerah dengan angka tertinggi: Kutai Timur, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, dan Balikpapan.Baca juga: Angka Stunting Bandung Masih Tinggi, Dinkes: 70 Persen Dipicu Paparan Rokok“Kami sangat prihatin dan menyoroti serius kenaikan kasus stunting ini,” ujarnya.Komisi IV mendesak Dinas Kesehatan Kaltim untuk melakukan audit total, tidak hanya memeriksa laporan, tetapi juga mengungkap titik kegagalan, mulai dari pendataan balita, distribusi paket gizi, hingga efektivitas posyandu.“Harus diidentifikasi apakah masalahnya ada di pendataan, penyaluran gizi, atau koordinasi lapangan,” tegas Andi.Ia juga menekankan bahwa audit bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan instrumen untuk menentukan ulang arah kebijakan agar intervensi benar-benar tepat sasaran.


(prf/ega)