Negara Diminta Hadir untuk Relokasi Warga dari TN Tesso Nilo

JAKARTA, - Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) meminta negara hadir untuk menyelesaikan konflik terkait penertiban lahan perkebunan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau.Perwakilan dari ICEL Raynaldo G Sembiring mengatakan, pemerintah harus merelokasi masyarakat yang tinggal di kawasan TNTN, tetapi jangan sampai masyarakat telantar akibat relokasi tersebut."Jadi dalam konteks ini menurut saya memang kalau memang ada tindakan-tindakan relokasi, emang di sana negara harus hadir. Artinya tidak boleh ada relokasi mandiri, karena relokasi mandiri itu artinya bisa jadi masyarakat-masyarakat itu akan bisa jadi ada potensi telantar," kata Raynaldo di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu .Baca juga: Duduk Perkara Konflik Tesso Nilo, Semua Berawal dari Penyegelan 81.793 Hektare HutanMenurut Raynaldo, diperlukan skema penyelesaian yang tepat terkait konflik di Tesso Nilo.Ia menjelaskan, kawasan Tesso Nilo itu merupakan area konservasi alam, tetapi ada masyarakat yang sudah telanjur tinggal di sekitar Tesso Nilo.Bersamaan dengan itu, terdapat dugaan kehadiran cukong atau korporasi di taman nasional tersebut."Memang ada beberapa masyarakat-masyarakat yang bisa dibilang mereka ada keterlanjuran di sana. Nah itu kan harus dipisahkan sebenarnya antara cukong-cukong, korporasi, dan juga masyarakat begitu ya," ucap dia.Baca juga: Sawit Masuk Tesso Nilo, Gajah–Harimau Terjepit, Reputasi Indonesia TerancamOleh sebab itu, Raynaldo meminta negara untuk mencari jalan yang tepat dalam menertibkan masyarakat dan korporasi yang ada di TN Tesso Nilo."Pandangan saya selama memang ada perbuatan yang memang menguntungkan secara motif ekonomi dan itu terorganisir, ya itu memang harus diproses gitu," kata Raynaldo."Tapi kan kita nggak bisa menutup mata juga bahwa memang ada misalnya anak-anak yang sekolah, ibu-ibu, itu kan enggak bisa dipersamakan sebenarnya dengan yang lain, itu kan kalau dia mau direlokasi harus ada peran negara di sana," imbuh dia.Baca juga: Gajah di Taman Nasional Tesso Nilo Riau Cuma Tersisa 150 Ekor, Hutannya Berubah Jadi KebunNegara juga diminta untuk peka dengan kondisi sosial di lapangan dalam menertibkan kawasan TN Tesso Nilo."Jadi kita harus benar-benar bisa pisahkan secara kondisi sosial, mana memang benar-benar harus negara bantu, mana yang harus negara melakukan tindakan-tindakan represif untuk memastikan penegakan hukum dan juga memastikan bahwa ekosistem terselamatkan gitu," kata dia.Diketahui, konflik terkait penertiban lahan perkebunan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, belum menemukan solusi.Baca juga: Viral Kawanan Gajah Disebut Lewati Jalan Tanah di Kebun Sawit, Kepala TN Tesso Nilo Buka SuaraPemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus berupaya mengembalikan fungsi hutan, sementara ribuan warga menolak relokasi.Warga mengaku sudah tinggal lama di kawasan tersebut dan menggantungkan hidup pada kebun kelapa sawit.Penertiban kerap memicu protes, bahkan ketegangan di sejumlah permukiman dalam area TNTN.


(prf/ega)