Agar Efek Turbulensi Pemotongan TKD Tak Bikin Kocek ASN Makin Tipis…

 JAKARTA, - Kocek aparatur sipil negara (ASN) berpotensi makin tipis setelah beberapa pemimpin mereka mulai mengambil kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) karena pemotongan dana transfer pusat ke daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.Anggota Komisi II DPR-RI, Muhammad Khozin atau akrab disapa Gus Khozin mengatakan, kebijakan pemotongan TPP ASN di daerah adalah bentuk turbulensi dari kebijakan pemotongan TKD di daerah."Sejumlah turbulensi muncul di daerah merupakan potret yang kita lihat di daerah," katanya kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Selasa .Baca juga: Ramai Daerah Kurangi Tambahan Penghasilan ASN, Apa Sebabnya?Gus Khozin mengatakan, turbulensi ini harus mendapat atensi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Walakin, dia juga meminta agar Pemda bisa beradaptasi dan merumuskan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) mereka dengan baik.Perencanaan anggaran yang baik bisa jadi menghindari daerah yang fiskalnya sempit memotong TPP pegawai mereka, khususnya para pegawai yang memiliki kinerja tinggi.Dia juga meminta agar Pemda bisa mengkaji sejauh mana dampak TPP terhadap kinerja pegawai di daerah.Namun yang terpenting, Gus Khozin mengatakan, pemerintah pusat harus menyiapkan mitigasi jika ternyata kebijakan ini justru menjadi buah simalakama untuk pelayanan publik di daerah."Setidaknya, mitigasi yang disiapkan terukur. Jangan sampai kebijakan pengurangan TKD tanpa melalui kajian yang mendalam. Efeknya, tidak ada mitigasi yang dipersiapkan secara presisi oleh pemerintah pusat," imbuhnya./ Nugraha Perdana Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin.Sebagai perbandingan, DKI Jakarta menjadi daerah yang memiliki TPP ASN tertinggi dengan kemampuan fiskal yang besar.Dari Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 dijelaskan, TPP tertinggi untuk Sekretaris Darah dengan jumlah TPP Rp 127,7 juta per bulan. Kemudian Kepala Dinas Rp 63,4 juta per bulan.Kemampuan fiskal yang besar membuat DKI Jakarta tidak perlu memotong TPP ASN mereka.Berbeda dengan Kaltim misalnya, dalam Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.731/2023, tercatat Sekretaris Daerah (Sekda) menerima TPP tertinggi, yakni Rp 99 juta per bulan.Sementara itu, asisten gubernur memperoleh Rp 69,3 juta, dan inspektur daerah menerima Rp 69,4 juta.Adapun Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masing-masing mendapat Rp 62,9 juta.Lantas bagaimana pemerintah pusat mengatasi potensi gejolak para ASN di daerah akibat kebijakan pemotongan TPP ini?Catatan Kompas.com, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi daerah yang pertama memberikan pernyataan terbuka mengevaluasi TPP para pejabat ASN di lingkungan Pemperintah Provinsi Kaltim.Hal ini dinyatakan secara terbuka oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat mengetahui ada pejabatnya mendapat TPP sebesar Rp 99 juta per bulan.Seno Aji mengatakan, kebijakan evaluasi tersebut diberikan sebagai bentuk penyesuaian ruang fiskal Pemda untuk menjalankan program mereka."Pati ada (evaluasi). Tapi kan kita harus berdiskusi dengan seluruh ASN. Karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan," katanya seperti ditayangkan Kompas.com, 3 Oktober 2025.Baca juga: TPP Pejabat Kaltim Capai Rp99 Juta, Wagub Beri Sinyal Akan Dievaluasi dan DipangkasIa menambahkan, bukan hanya soal TPP, tetapi sejumlah proyek strategis juga terdampak atas kebijakan pemangkasan TKD tersebut."Mungkin ya tidak hanya TPP, mungkin ada proyek-proyek strategis kita yang juga harus kita pangkas, harus kita hilangkan. Kecuali program visi-misi kita yang gratis, seperti pendidikan gratis dan kesehatan gratis, itu tetap prioritas," kata Seno.


(prf/ega)