JAKARTA, - Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol.Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan sistem pengawasan kelautan terpadu atau Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS), termasuk penambahan 10 kapal pengawas perikanan.“Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol guna mendukung pelaksanaan proyek MFISS,” kata Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi, dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR dan KKP, Rabu .“Untuk memperkuat pemberantasan illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing di seluruh perairan Indonesia dan mencegah kebocoran penerimaan negara bukan pajak,” sambung dia.Baca juga: Akhir Drama Sahroni CS di Sidang MKD: Dihukum 6 Bulan, Bisa Tetap Jadi DewanPerempuan yang akrab disapa Titiek Soeharto itu menegaskan, Komisi IV DPR meminta KKP melaksanakan proyek tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana waktu yang sudah ditetapkan.“Apakah dapat disetujui?” kata Titiek, yang kemudian disambut persetujuan anggota rapat.Dalam paparannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menuturkan, selama periode 2020-2025, KKP telah menangkap 1.149 kapal ilegal dan menertibkan 104 rumpon ilegal.Namun, aktivitas pencurian ikan masih terjadi, terutama di wilayah perbatasan seperti Selat Malaka, Laut Natuna, hingga perairan dekat Filipina dan Papua Nugini.Menurut Trenggono, jumlah kapal pengawas Indonesia saat ini hanya 34 unit, dengan usia rata-rata lebih dari 15 tahun.Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan ideal.“Idealnya sebetulnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi enam zona penangkapan,” kata Trenggono.Oleh karena itu, lanjut Trenggono, pembangunan 10 kapal baru melalui skema pinjaman pemerintah Spanyol menjadi bagian penting penguatan pengawasan.Baca juga: Timwas DPR Penanganan Bencana Alam Panggil Para Menteri, Ingatkan Akhir Tahun RawanDari jumlah tersebut, sebanyak empat kapal akan dibangun di Spanyol dan enam unit sisanya dibangun di dalam negeri dengan target penyelesaian dalam waktu tiga tahun.“Apabila ini disetujui maka ini akan kita jalankan dimulai di tahun 2025 dan mudah-mudahan di akhir 2028 itu akan bisa segera kita selesaikan,” ujar dia.Trenggono memaparkan, total investasi proyek MFISS mencapai Rp 5,828 triliun yang seluruhnya berasal dari pinjaman luar negeri.
(prf/ega)
Komisi IV Setujui KKP Pinjam Rp 2 Triliun dari Spanyol untuk Tambah 10 Kapal Pengawas
2026-01-12 06:28:53
Berita Lainnya
Berita Terpopuler
| 2026-01-12 05:44
| 2026-01-12 05:42
| 2026-01-12 05:24
| 2026-01-12 04:00










































