MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
Home

BNPT: Ancaman Terorisme Bergeser ke Ruang Digital Sepanjang 2025

2026-02-04 23:23:14
BNPT: Ancaman Terorisme Bergeser ke Ruang Digital Sepanjang 2025
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat adanya pergeseran pola ancaman terorisme di Indonesia sepanjang 2025, dari serangan fisik ke penyebaran ideologi melalui ruang digital. Menurut Kepala BNPT Eddy Hartono, pihaknya menemukan 21.199 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme (IRT) sepanjang 2025 yang didominasi konten propaganda, pendanaan, dan perekrutan. "Ini menjadi indikator kuat bahwa peperangan ideologi kini berlangsung masif di ruang digital,” kata Eddy saat Pernyataan Pers Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Selasa .Eddy mengungkap, ekses radikalisasi digital yang telah menyasar kelompok anak dan remaja membuat Densus 88 Antiteror Polri menelisik lebih dalam terhadap 112 anak, yang diyakini terpapar radikalisasi melalui ruang digital di 26 provinsi.Advertisement“Anak-anak ini teridentifikasi berinteraksi dengan konten radikal, mengalami kerentanan psikologis, hingga terpapar fenomena lone actor anak tanpa pertemuan fisik,” jelas dia.Eddy menambahkan, catatan BNPT turut diperkuat oleh Kajian Tren Terorisme Indonesia 2023–2025 yang disusun I-KHub BNPT bersama mitra internasional, termasuk Hedayah. Hasilnya, meski serangan fisik terkendali, ancaman ideologis justru masuk ke ruang privat anak-anak. 


(prf/ega)

Berita Lainnya

Berita Terpopuler

#3

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-04 22:38
Lihat Selengkapnya