Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana & Nataru

2026-01-30 08:46:21
Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana & Nataru
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, hari ini."Hari ini (kita membahas antisipasi) bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri," kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).Dia menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah. Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap serta Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Tito menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan."Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat, at any place, di mana saja," ujarnya.Selain itu, Tito juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru. Dia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga.Dia mengatakan kenaikan aktivitas ini juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga."Aspek keamanan juga menjadi perhatian, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru," tuturnya.Tito meminta agar langkah antisipasi dilakukan secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.Untuk itu, dia meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru. Tito menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu."Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi," tutupnya.Sebagai informasi tambahan, rapat tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii; Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani; serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi; Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati; serta pihak terkait lainnya.Simak juga Video: Gelar Rakor Antisipasi Nataru, Mendagri Singgung Tragedi Itaewon[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Balai Gakkumhut Wilayah Jabalnusra telah melakukan penelusuran lapangan pada Minggu, 25 Oktober 2025. Titik yang diduga tambang ilegal berada di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, sekitar 11 km (±30 menit) dari Sirkuit Mandalika. Verifikasi awal menunjukkan tambang rakyat di APL ±4 hektare yang berbatasan dengan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Prabu.Ekspansi sawit memperlihatkan bentuk lain dari keyakinan berlebihan manusia. Sawit dijanjikan sebagai motor ekonomi baru tetapi kita jarang bertanya mengapa keberhasilan ekonomi harus selalu diukur dengan skala penguasaan lahan.Dengan mengganti keanekaragaman hutan menjadi monokultur sawit manusia sedang menghapus ingatan ekologis bumi. Kita menciptakan ruang yang tampak hijau tetapi sebenarnya mati secara biologis. Daun daun sawit yang tampak subur menutupi kenyataan bahwa di bawahnya berkurang kehidupan tanah yang dulu kaya mikroorganisme.Kita menggantikan keindahan struktur alam dengan pola bisnis yang mengabaikan kerumitan ekologis. Sebuah bentuk kesombongan manusia yang percaya bahwa alam akan selalu menyesuaikan diri tanpa batas.Tambang adalah babak lain dari cerita yang sama tetapi dengan luka yang lebih dalam. Kawasan tambang yang menganga seperti tubuh bumi yang dipaksa menyerahkan organ vitalnya bukan karena kebutuhan manusia tetapi karena ketamakan ekonomi. Kita menukar keindahan hutan tropis dengan bongkahan mineral yang akan habis dalam beberapa tahun.Kita merusak sungai yang mensuplai kehidupan masyarakat setempat demi bahan baku industri global. Namun politik pembangunan sering memandang aktivitas tambang sebagai harga yang wajar untuk kemajuan nasional. Dalam kenyataan sesungguhnya tambang meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa sepenuhnya pulih bahkan setelah beberapa generasi.Baca juga: Mengapa Perkebunan Sawit Merusak Lingkungan?Inilah ironi dari proyek kemajuan yang terlalu yakin pada dirinya sendiri. Ia lupa bahwa bumi memiliki daya dukung yang terbatas dan bahwa setiap luka ekologis akan kembali menghantam manusia. Jika kita melihat seluruh fenomena ini dengan lensa filsafat sains maka krisis lingkungan Indonesia bukan semata masalah teknis tetapi masalah epistemologis.Kita salah memahami posisi kita dalam alam. Kita bertindak seolah lebih tahu daripada alam sendiri. Kita percaya bahwa teknologi mampu mengatasi semua masalah padahal teknologi hanya memberikan solusi pada sebagian kecil dari apa yang kita rusak.

| 2026-01-30 08:30