Purbaya Akui Risiko Shortfall Pajak 2025, Perlambatan Ekonomi Jadi Biang Kerok

JAKARTA, - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya risiko shortfall atau kekurangan realisasi penerimaan pajak pada 2025.Menurutnya, tekanan terhadap penerimaan negara tidak bisa dilepaskan dari perlambatan aktivitas ekonomi yang berlangsung cukup panjang sejak awal tahun."Itu waktu ekonomi melambat kuartal I 2025 sampai bulan Agustus, kenapa Anda nggak protes? Ketika ekonomi melambat, pasti itu otomatis risiko (shortfall) itu ada," kata Purbaya usai konferensi pers APBN KiTA di Jakarta pada Kamis .Baca juga: Bertemu Purbaya, Pengusaha Mebel dan Kerajinan Usul Insentif Ekspor 1 PersenPurbaya menjelaskan, pelemahan ekonomi yang terjadi sejak kuartal I hingga sekitar Agustus 2025 secara otomatis berdampak pada kinerja penerimaan pajak. Dalam kondisi tersebut, shortfall menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai langkah pengendalian tetap dilakukan untuk menahan tekanan agar tidak semakin dalam, terutama melalui perbaikan sistem pengumpulan pajak serta optimalisasi penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai.Ia mengakui penerimaan negara sepanjang 2025 masih berada dalam tekanan, namun menilai kondisinya relatif terkendali.Pemerintah, lanjut Purbaya, masih mampu menjaga defisit anggaran agar tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan dalam APBN.“Yang ada memang tekanan, tapi defisitnya masih bisa kita kendalikan,” ujarnya.Baca juga: Purbaya Sudah Gelontorkan Rp 345,1 T untuk Subsidi dan Kompensasi EnergiKe depan, Purbaya optimistis situasi ekonomi dan penerimaan negara akan membaik. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi pada 2026, sehingga basis penerimaan pajak juga ikut menguat.“Tahun depan semuanya akan lebih baik. Saya akan dorong pertumbuhan ekonomi ke 6 persen,” kata Purbaya.


(prf/ega)