Polri Siap Tambah Personel untuk Bantu Pembangunan Huntara dan Huntap di Sumatera

2026-01-14 06:15:42
Polri Siap Tambah Personel untuk Bantu Pembangunan Huntara dan Huntap di Sumatera
JAKARTA, - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri siap menambah personelnya untuk membantu pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Salah satunya membantu pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi tersebut."Kita sudah persiapkan personel berikutnya manakala nanti terdapat tugas-tugas lanjutan, khususnya seperti yang disampaikan Menko PMK terkait persiapan infrastruktur apabila dilakukan pembangunan huntara dan huntap," ujar Sigit dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana jelang akhir tahun, Senin .Baca juga: Mensesneg: Kemenhut Evaluasi Izin 24 Perusahaan Pengelola Kawasan Hutan di Sumatera Hingga Senin , Polri sudah mengerahkan 10.759 personel untuk membantu penanganan bencana di Sumatera.Personel Polri yang diterjunkan ke wilayah terdampak bencana difokuskan dalam kegiatan tanggap darurat, seperti pembersihan fasilitas pendidikan dan pelayanan publik, hingga pemasangan sumur bor.Ke depan, Sigit mengatakan bahwa Polri siap menjalankan tugas tambahan sesuai kebutuhan di fase rehabilitasi dan rekonstruksi."Baru saja kita memberangkatkan 1.500 personel tambahan untuk memperkuat kekuatan yang sudah ada, yang dibagi untuk penugasan di Aceh dan Sumatera Utara," ujar Sigit.Baca juga: Mendagri Ungkap 22 Desa Hilang Tersapu Banjir Sumatera, Aceh Paling BanyakDalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan bahwa 25 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi."Di Aceh terdapat tujuh kabupaten/kota yang sudah masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Pratikno.Sedangkan di Sumatera Utara (Sumut), sebanyak delapan kabupaten/kota sudah masuk ke tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.Baca juga: Seskab Rinci Capaian Penanganan Bencana Sumatera: Jalan Putus Tersisa 6, 12 Jembatan TersambungLalu di Sumatera Barat (Sumbar), terdapat 10 kabupaten/kota yang masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.Pratikno menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa seluruh sumber daya dikerahkan dalam penanganan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.Seluruh masyarakat, relawan, TNI, Polri, ASN pusat dan daerah, serta para pekerja swasta bekerja keras dalam penanganan bencana.Baca juga: TNI Kerahkan Bantuan Logistik hingga Trauma Healing buat Korban Bencana Sumatera"Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pasca-bencana," kata Pratikno.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Lalu ketiga, penguatan talenta keamanan siber ASN, baik di pusat maupun di daerah, dan terakhir, pendampingan intensif melalui Ekosistem Keamanan Siber Nasional.Dengan empat langkah strategis ini, keamanan siber tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi sistem pertahanan yang proaktif, terstandarisasi, dan terintegrasi untuk melindungi ruang digital Indonesia, jelasnya.Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, sinergi, kolaborasi, kerja sama, persatuan, kerukunan, adalah rumus keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan transformasi nasional.Menurutnya, BSSN dan Kementerian PANRB terus berupaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi di berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan program percepatan transformasi digital yang aman.Baca juga: Rapat bersama DPR, Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRBTentu saja percepatan transformasi itu untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.Kami sangat mengapreasiasi Kementerian PANRB yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga terbuka ruang kolaborasi yang kuat antar kedua institusi, kata Sulistyo.Kolaborasi itu, kata dia, diwujudkan dengan menempatkan keamanan siber dan sandi sebagai enabler dan trust builder, serta mengintegrasikan keamanan siber dan sandi dalam kebijakan serta peta jalan penyelenggaraan transformasi digital.Hal tersebut, dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

| 2026-01-14 04:01