Kisah Dwiarso, Wakil Ketua Mahkamah Agung Lulus S3 Unair Dapat IPK 4,00

- Dwiarso Budi Santiarto nampak tenang saat namanya disebut sebagai lulusan terbaik program doktor di Universitas Airlangga (Unair).Dwiarso, yang saat itu diwisuda pada Sabtu mengemban jabatan sangat penting di Indonesia.Dia adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. Resmi menyandang gelar doktor, sehingga namanya menjadi Dr Dwiarso Budi Santiarto SH MHum.Ia menjadi wisudawan Lulusan Terbaik Program Doktor Ilmu Hukum dengan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) 4.00.Baca juga: Kisah Sania Wisudawan UGM Raih IPK 3,98, Tertinggi dari Semua LulusanDwiarso menyampaikan rasa syukur karena dapat kembali menamatkan studi di kampus yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan akademiknya.Ia menamatkan sarjananya pada prodi hukum Unair (Universitas Airlangga) tahun 1986.“Pilihan utama saya saat S1 dulu itu Unair. Selain dekat, kuliah di Unair itu keren.” ungkapnya, dilansir dari laman Unair, Senin .Menguatkan teori untuk praktik peradilan, Program doktor yang dijalani Dwiarso merupakan bagian dari kerja sama antara Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.Program ini diikuti oleh para hakim dari berbagai tingkatan.“Ada hakim tingkat pertama, hakim tinggi, dan hakim agung. Saya termasuk di dalamnya,” jelasnya.Pemilihan peminatan pun disesuaikan dengan ketertarikan masing-masing mahasiswa.Baca juga: Kisah Piyan, Anak Tukang Ojek Lolos Beasiswa LPDP dan Kerja di Pertambanganunair.ac.id Foto kampus Universitas Airlangga.Dalam disertasinya, Dwiarso meneliti isu strategis mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana.Karya berjudul Pedoman Pemidanaan Terhadap Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana tersebut merespons meningkatnya kejahatan yang melibatkan entitas bisnis modern.Ia merumuskan pedoman pemidanaan yang lebih menyeluruh dan proporsional, sehingga dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi di masa mendatang.Sebagai praktisi hukum, Dwiarso menilai bahwa pendalaman teori menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas hakim.


(prf/ega)