Pengusaha Lebih Hati-hati, Prospek Ekonomi Masih Ada Peluang di 2026

JAKARTA, - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai prospek ekonomi Indonesia pada 2026 tetap menyimpan peluang, namun dibayangi berbagai ketidakpastian yang membuat pelaku usaha harus bersikap hati-hati. Menurut Shinta, meskipun sejumlah perbaikan sudah dilakukan pemerintah, persoalan kepastian regulasi, penegakan hukum, dan konsistensi kebijakan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia menyebut praktik jalan pintas regulasi masih kerap terjadi dan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. “Kalau ditanya 2026 seperti apa, tentu kita harus optimistis. Tapi optimistis dengan kehati-hatian," ujarnya dalam acara KompasTV Bisnis Economic Outlook 2026 dengan tema "Nyalakan Mesin Pertumbuhan Baru" di Menara Kompas pada Selasa malam. Baca juga: Apindo: Hampir 67 Persen Pengangguran Gen Z Apindo sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5 hingga 5,6 persen. Menurut Shinta, pertumbuhan di atas 6 persen memang bukan sesuatu yang mustahil, namun untuk mencapainya dibutuhkan upaya jangka panjang yang tidak mudah. Shinta mengakui, menjelang akhir 2025 sejumlah indikator ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diperkirakan akan menopang kinerja ekonomi pada kuartal IV, sekaligus menjadi modal awal memasuki 2026. Selain itu, faktor Lebaran yang jatuh pada kuartal I 2026 diyakini akan mendorong aktivitas ekonomi pada awal tahun. Namun kata Shinta, efektivitas berbagai kebijakan pemerintah, termasuk insentif, stimulus, serta pembentukan satuan tugas percepatan dan debottlenecking regulasi, masih perlu dibuktikan. Baca juga: Apindo Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,0-5,4 Persen di 2026 Ia mencontohkan, pemerintah sudah beberapa kali mengundang pelaku usaha lintas sektor untuk menyampaikan keluhan. Namun, menurutnya, keluhan dunia usaha bukan hal baru dan tidak semua bisa langsung ditindaklanjuti menjadi perbaikan konkret. Selain itu, persoalan regulasi ketenagakerjaan juga masih menjadi perhatian serius. Hingga menjelang 2026, sejumlah aturan penting seperti ketentuan upah minimum dan kepastian hukum ketenagakerjaan dinilai belum sepenuhnya tuntas. “Artinya, potensi ekonomi itu ada, tapi PR-nya juga masih panjang,” pungkas Shinta.


(prf/ega)