Ketua MA Sebut Korupsi di Lingkungan Peradilan Dipicu 3 Faktor Utama

JAKARTA, - Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, menyebut pemicu praktik korupsi di lingkungan peradilan di Indonesia yang disebabkan oleh tiga faktor utama.Analisis ini dijabarkan Sunarto dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2025 di Kantor MA, Jakarta Pusat, Selasa ."Saya sering menyampaikan bahwa penyimpangan dan korupsi yudisial tidak lahir secara tunggal, melainkan dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu kebutuhan, kesempatan, dan adanya keserakahan," katanya.Baca juga: MA Mulai Adili Kasasi Lisa Rachmat, Pengacara Ronald Tannur yang Suap HakimIa menjelaskan, tiga faktor ini harus dipahami secara komprehensif agar upaya pencegahan dan penindakan dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan berkeadilan.Untuk mengatasi hal itu, Sunarto menyebut lembaga yang dia pimpin secara konsisten mengupayakan kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan."Kebijakan ini dilandasi keyakinan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan kesejahteraan merupakan fondasi penting bagi tumbuhnya independensi serta keteguhan integritas dalam menjalankan tugas yudisial," imbuhnya.Baca juga: Mengaku Bersalah Terima Suap, Djuyamto Nostalgia Pernah Perjuangkan Gaji HakimNamun, hal ini baru menuntaskan faktor pertama.Faktor kedua, seperti kesempatan, juga turut menjadi perhatian Sunarto.Untuk menghapus faktor kesempatan dalam berbuat korupsi, ia mengantisipasi dengan penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi dalam sistem yang disebut Manajemen Anti Penyuapan.Sedangkan faktor korupsi ketiga, yakni keserakahan, tidak ada obatnya.Sunarto mengatakan, satu-satunya cara menumpas faktor serakah adalah bertindak tegas tanpa kompromi."Penindakan tegas, ibarat amputasi, menjadi pilihan yang tidak terelakkan demi menyelamatkan tubuh peradilan secara keseluruhan dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan," imbuhnya.Ragam upaya yang telah dilakukan MA untuk mencegah perilaku korup di lingkungan peradilan ini telah diakui lewat raihan predikat wilayah bebas dari korupsi dari 19 satuan kerja."Sebagai bukti kesungguhan Mahkamah Agung dalam menjaga marwah peradilan," tandasnya.


(prf/ega)