Mendagri Turun ke Lhokseumawe, Cek Infrastruktur Vital dan Salurkan Bantuan

2026-01-15 13:18:27
Mendagri Turun ke Lhokseumawe, Cek Infrastruktur Vital dan Salurkan Bantuan
Lhokseumawe Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tiba di Kota Lhokseumawe, Aceh, Minggu . Kedatangannya untuk memastikan penanganan darurat banjir berjalan efektif, termasuk memantau ketersediaan logistik, akses transportasi, hingga jaringan listrik bagi masyarakat terdampak.Mendagri dan rombongan bertolak dari Banda Aceh menggunakan transportasi udara akibat terputusnya jalur darat. Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA, turut mendampingi dalam peninjauan tersebut.“Saya dapat informasi bahwa untuk Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Bireuen, jembatan jalan terputus baik [dari] Banda Aceh maupun [dari] Medan,” ujarnya saat menemui para korban di Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe.AdvertisementMendagri menyampaikan bahwa kehadirannya ke Kota Lhokseumawe bertujuan memastikan apakah bandar udara, dermaga, maupun jalan di wilayah tersebut sudah dalam kondisi baik. Ia juga ingin melihat perbaikan jaringan listrik yang saat ini masih berlangsung.“Saya sudah diskusi sama Pak Wali Kota, apa saja yang diperlukan,” jelasnya.Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya menambah pasokan logistik di daerah tersebut.“Prinsipnya untuk masalah makanan, ini yang saya akan bawa segera kemari di siang ini. Saya sampaikan, baik melalui komunikasi maupun langsung, untuk logistik harus ditambah. Baik pangan, kemudian juga pakaian, kebutuhan-kebutuhan yang lain-lain, pampers, termasuk juga BBM (bahan bakar minyak),” tegasnya.Mendagri juga menyoroti pentingnya memastikan ketersediaan BBM di Kota Lhokseumawe. Meski antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak sepanjang di Kabupaten Pidie Jaya, ia menegaskan perlunya penguatan stok BBM.“Lebih baik kelebihan daripada kekurangan, itu prinsip kita,” tambahnya.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-15 13:13