Bahasa Indonesia Resmi Jadi Program Studi S1 di Universitas Al-Azhar Mesir

2026-02-04 08:53:32
Bahasa Indonesia Resmi Jadi Program Studi S1 di Universitas Al-Azhar Mesir
- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa Bahasa Indonesia resmi menjadi program studi Sarjana (S1) di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir."Pertama kali program studi Bahasa Indonesia dibuka di Al-Azhar, langsung ada 350 mahasiswa warga negara Mesir yang mendaftar dan mengambil jurusan tersebut," ujar Abdul Mu'ti saat memberikan sambutan pada acara Refleksi Milad ke-113 Muhammadiyah dan Milad ke-27 Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) di Crystal Building UMKU, Sabtu , dikutip dari Antara. Ia menjelaskan, kehadiran program studi Bahasa Indonesia di salah satu universitas Islam tertua dan paling bergengsi itu menjadi pijakan baru dalam diplomasi bahasa. Langkah ini disebut sebagai momentum penting dalam memperluas pengaruh Bahasa Indonesia di kancah global.Baca juga: Pemerintah Akan Kirim Pengajar Bahasa Indonesia ke Universitas Al-Azhar MesirAbdul Mu'ti juga menyebut saat ini sudah ada 57 negara yang menyelenggarakan pengajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing, baik melalui kursus maupun program akademik di kampus-kampus luar negeri.Keberhasilan tersebut, katanya, merupakan hasil kerja bersama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah dalam meningkatkan posisi dan martabat Bahasa Indonesia di tingkat internasional."Kita memiliki cita-cita besar di tahun 2045, saat Indonesia genap 100 tahun merdeka, yaitu memperjuangkan agar Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Arab, dan Mandarin," tegasnya.Baca juga: Kongres Bahasa Indonesia Pertama di Rusia, KBRI Moskwa Gaungkan Diplomasi BudayaIa juga kembali mengingatkan slogan perjuangan bahasa nasional: "Bangga lahir dan mati dengan Bahasa Indonesia".Dalam pidatonya, Abdul Mu’ti menilai bahwa kemajuan bangsa tidak cukup diukur dari kekuatan ekonomi semata, tetapi juga kesehatan spiritual masyarakatnya. Ia menyebut banyak negara maju di Barat yang memiliki kesejahteraan material tinggi, namun menghadapi kekosongan spiritual."Banyak survei menunjukkan bahwa negara-negara yang dikenal sebagai welfare state memiliki masyarakat yang belum tentu bahagia," ungkapnya.Ia menyoroti Jepang sebagai contoh negara yang modern dan sejahtera, namun masih bergulat dengan persoalan sosial dan ketidakpuasan hidup yang kompleks.Baca juga: Pertama Kalinya, Bahasa Indonesia Digunakan dalam Pidato Sidang Umum UNESCOMenurut dia, kini sejumlah lembaga internasional mulai mengubah cara pandang mengenai tolok ukur kesejahteraan manusia. Aspek sosial dan spiritual semakin dilihat sebagai faktor penting selain indikator ekonomi."Orang yang memiliki pegangan agama cenderung menjalani hidup lebih bahagia dibandingkan mereka yang tidak memiliki landasan spiritual," ujarnya.Abdul Mu’ti juga melihat adanya peningkatan kesadaran spiritual di banyak kawasan dunia, termasuk wilayah yang sebelumnya dikenal kurang bersentuhan dengan agama. Jumlah penganut ateisme dan agnostik disebut terus menurun, menandakan perubahan pandangan masyarakat global terhadap nilai-nilai religius.Karena itu, ia menegaskan bahwa pendidikan Indonesia harus mampu melahirkan generasi masa depan yang unggul, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam moralitas, etika, dan spiritualitas, termasuk nilai-nilai Al Quran.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-02-04 08:24