Mengapa Rakyat Harus Menanggung Utang Whoosh?

PERHATIAN tersedot ke Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Jakarta Pusat, seusai Presiden Prabowo Subianto meresmikan stasiun itu, Selasa, 4 November 2025.Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bakal mengambil alih tanggung jawab soal Whoosh, kereta cepat warisan pendahulunya, Joko Widodo.Dengan enteng, presiden berujar, "Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti whoosh semuanya".Isyarat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa APBN akan dipakai untuk Whoosh, sehari sebelumnya, akhirnya terjawab.Pemerintah ternyata mengambil alih soal kereta cepat yang sudah bermasalah sejak dalam kandungan ini. Keputusan itu menambah kusut kereta cepat.Dulu, menolak tawaran format government to government (G to G). Kemudian diputuskan sebagai business to business (B to B) dengan empat BUMN ditunjuk presiden saat itu, Joko Widodo, untuk berbagi beban membangun sarana dan prasarana. Itulah B to B rasa G to G.Setelah meletup debat menyangkut utang Whoosh, satu dekade dari 2015, negara betul-betul hadir. Salah satu alasannya, kata Presiden Prabowo, di seluruh dunia transportasi publik itu adalah public service obligation (PSO).Ini senafas dengan pernyataan Jokowi di akhir Oktober lalu: Whoosh memiliki misi investasi sosial. Bukan semata mencari laba, tapi manfaat sosial.Baca juga: Whoosh Bukan Investasi SosialJika mengemban misi sosial, mengapa harus melibatkan empat BUMN: PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga Tbk dan PT Perkebunan Indonesia Nusantara VIII? Bukankah BUMN menanggung misi bisnis, mencari untung?Alih-alih memberi peluang BPI Danantara untuk menyelesaikan masalah utang Whoosh, Prabowo mengambil alih.Presiden bahkan menyebut telah menyiapkan skema pembayaran utang, yakni Rp 1,2 triliun per tahun. Dana itu akan diambil dari "Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara)," ujar presiden seperti dikutip Kompas.com .Duit yang disita atau dirampas dari koruptor, sebetulnya duit rakyat juga. Itu uang negara yang dihimpun dari pajak rakyat dan hasil kekayaan negara yang digasak koruptor, lalu berhasil disita Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Namanya duit rakyat, berarti itu uang 280 jutaan penduduk Indonesia.Presiden tidak boleh serta merta menggunakannya. Terlebih misi sosial atau investasi sosial yang diklaim diemban Whoosh cuma digunakan 16.000-18.000 penumpang per hari.Total ada 12 jutaan penumpang sejak beroperasi pada Oktober 2023. Dan perlu dicatat, 12 juta itu tidak menunjukkan 12 juta orang yang berbeda. Ia akumulatif.Bisa jadi angka itu adalah orang-orang yang itu saja--mereka yang berlangganan atau kerap menggunakan Whoosh.


(prf/ega)