Tanggapi Fatwa Pajak Berkeadilan MUI, DPR Lakukan Koordinasi dengan Kemenkeu

– Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pajak berkeadilan dengan  berkoordinasi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Terkait fatwa MUI, nanti kami lihat dan akan kami tanyakan kepada Kemenkeu apakah itu sudah menjadi masukan dari MUI,” ujarnya."Dan nanti yang jadi pertimbangannya, kami juga akan tanya seperti apa Menteri Keuangan (Menkeu) menyikapi fatwa tersebut," ujar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dilansir dari laman dpr.go.id, Kamis Hal tersebut disampaikan Cucun dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa .Baca juga: DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Bantu Korban Banjir SibolgaSebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa tentang pajak berkeadilan. Dalam fatwa tersebut, MUI menekankan bahwa pembebanan pajak semestinya menyesuaikan kemampuan wajib pajak (ability to pay).MUI juga meminta pemerintah serta DPR untuk mengevaluasi undang-undang (UU) terkait perpajakan agar selaras dengan prinsip keadilan.“Perlu adanya peninjauan kembali terhadap beban perpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar,” tulis MUI.Selain penyesuaian pajak, MUI mendorong pemerintah memberantas mafia pajak sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan sumber kekayaan negara.MUI turut merekomendasikan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pajak waris.Baca juga: Baleg DPR Jadikan RUU Penyadapan Prolegnas Prioritas 2026 Menurut MUI, sejumlah kebijakan daerah sering dinaikkan tanpa mempertimbangkan asas keadilan bagi masyarakat.


(prf/ega)