Utang Luar Negeri Indonesia Turun Per Kuartal III 2025 Jadi Rp 7.219,41 Triliun

JAKARTA, - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia turun pada kuartal III 2025. Penurunan ini melanjutkan penurunan pada kuartal sebelumnya.Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi utang luar negeri Indonesia sampai dengan akhir kuartal III 2025 sebesar 424,4 miliar dollar AS, atau setara sekitar Rp 7.219,41 triliun (kurs Rp 16.700 per dollar AS). Posisi utang ini turun sekitar 7,9 miliar dollar AS dari kuartal sebelumnya yang sebesar 432,3 miliar dollar AS.Baca juga: Utang Luar Negeri RI Meningkat, Tembus Rp 7.130 Triliun Per Agustus 2025SHUTTERSTOCK/BILLION PHOTOS Ilustrasi utang pemerintah, rasio utang pemerintah. "Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2025 menurun," ujarnya dalam keterangannya, Senin .Jika dilihat secara tahunan, posisi utang luar negeri juga tercatat meningkat.Ramdan menyebutkan, posisi utang luar negeri Indonesia terkontraksi 0,6 persen. Angka ini turun dibandingkan Kuartal II 2025 yang tumbuh 6,4 persen.Penurunan utang itu bersumber dari melambatnya pertumbuahn ULN pemerintah dan kontraksi pada ULN sektor swasta.Baca juga: Utang Luar Negeri RI Turun pada Juli 2025, Kini Capai Rp 7.093 TriliunTercatat posisi utang luar negeri pemerintah sebesar 210,1 miliar dollar AS. Jika dilih at secara tahunan, nilai utang luar negeri pemerintah meningkat 2,9 persen.Peningkatan utang pemerintah ini melambat dibandingkan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 10 persen secara tahunan. "Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi," tutur Ramdan.Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,1 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7 persen, jasa pendidikan 17 persen, konstruksi 10,7 persen, transportasi dan pergudangan 8,2 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 7,5 persen.


(prf/ega)