Banjir Tapteng Sumut Telan Rumah dan Penghidupan, Warga Trauma: Takut Lihat Air Bawa Kayu

2026-02-03 01:20:28
Banjir Tapteng Sumut Telan Rumah dan Penghidupan, Warga Trauma: Takut Lihat Air Bawa Kayu
MEDAN, - Banjir dan longsor telah meluluhlantakkan jalan-jalan utama, persawahan, kebun, hingga ribuan rumah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.Tempat tinggal yang dibangun berpuluh-puluh tahun silam dalam sekejap rusak, bahkan hilang digulung air bercampur tanah dan gelondongan kayu pada Selasa lalu.Peristiwa sore itu sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat, apalagi sampai menelan korban jiwa.Musibah tersebut pun benar-benar mengubah banyak hal.Rutinitas kerja berkebun, mencari sewa dengan angkutan umum, berkumpul di rumah dengan keluarga sudah tidak bisa dilakukan.Baca juga: Korban Bencana Tapteng Curhat ke Bobby: Rumah Saya Hilang, Tersapu Longsor, Tertanam LumpurSatu bulan seusai banjir dan longsor memporak-porandakan, ribuan warga terdampak masih tinggal di pengungsian.Ada juga yang memilih menumpang di rumah tetangga.Masalah baru pun menanti.Penyintas banjir di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, kini tidak hanya dibayangi rasa trauma, tetapi juga kekhawatiran dengan masa depan yang tidak ada kepastian.Rosmayani Situmeang (60) menceritakan saat banjir melanda Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis.Dia berjalan kaki selama 12 jam menuju Kota Sibolga menjemput sembako.Pertama kejadian, bantuan belum masuk hingga dua pekan lebih sehingga terpaksa menerobos hutan dan mendaki perbukitan karena banyak jalan ambles dan tertutup material tanah serta kayu.Baca juga: Tinjau Lokasi Rumah Terdampak Banjir di Tapteng, Bobby: Semua Akan Diganti Presiden"Dua kali aku ke Sibolga menjemput sembako jalan kaki. Berangkat jam 7 pagi sampai di rumah jam 5 sore. Hujan lagi. Bayangkanlah mendaki gunung, melewati lumpur. Ngerilah," kata Rosmayani, menyeka air mata saat diwawancarai usai menerima sembako dari relawan, Senin .Sepulang dari Sibolga, ia mendapat beras, minyak makan, roti, hingga mi instan.Dia tidak sendiri, tetapi ramai-ramai bersama warga satu desa.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#3

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-03 01:25