2.000 Rumah bagi Korban Terdampak Banjir-Longsor Sumatera Dibiayai CSR

JAKARTA, - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyebutkan, sebanyak 2.000 rumah bagi korban terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera akan dibiayai oleh corporate social responsibility (CSR).Ara mengatakan hal ini usia bertemu dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Selasa ."Nanti, kami minta tata kelolanya, Bapak, supaya niat baik itu juga tata kelolanya benar. Inilah bentuk gotong royong. Jadi, saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap untuk dibantu kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah di Sumatera," ungkap Ara.Oleh karena itu, Ara meminta aturan maupun tata kelola terkait niat baik swasta tersebut dilaksanakan dengan benar.Baca juga: Pemerintah Kucurkan Rp 30 Juta Per Unit Hunian Sementara Korban BanjirKendati demikian, Ara enggan membicarakan lebih lanjut terkait perusahaan siapa yang ikut berkontribusi untuk membangun rumah bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.Sementara Supratman menuturkan, dirinya mendukung hal tersebut karena merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto."Aspek regulasi yang dibutuhkan oleh Menteri Perumahan (Ara) terkait dengan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, itu wajib kami support (dukung)," tutur Supratman.Prabowo menyetujui anggaran Rp 60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi mengganti hunian mereka yang rusak maupun hancur karena longsor dan banjir bandang.Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Presiden menerima laporan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.Terkait anggaran, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan Rp 60 juta per rumah kepada Presiden Prabowo.“Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?” tanya Presiden ke Kepala BPNP Suharyanto.“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” kata Kepala BNPB.“Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” kata dia.Baca juga: Bangun Hunian Sementara Korban Banjir Sumatera, Ara Koordinasi dengan DPR“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” ujar Presiden memberikan instruksi kepada Kepala BNPB soal pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi.Sementara itu, untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 30 juta per rumah.Rumah yang dibangun berukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar, sarana MCK, dan ruangan lainnya.


(prf/ega)