Buruh Demo di Istana Hari Ini, Tolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta

JAKARTA, - Massa buruh akan demo menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2026 Rp 5,7 juta di Istana, Jakarta Pusat, Senin hari ini.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan UMP DKI 2026 tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.Upah minimum di Bekasi dan Karawang pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,95 juta per bulan.“Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri Kantor Pusat, Bank BNI Kantor Pusat, Standard Chartered Bank, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?” ujar Said kepada Kompas.com, Minggu .Baca juga: Buruh Akan Demo Tolak UMP Rp 5,7 Juta, Rano Karno: Tidak Puas Itu Wajar“Upah buruh di pabrik panci lebih tinggi dibandingkan upah di bank-bank internasional, bank-bank Himbara, dan perusahaan-perusahaan raksasa asing yang berkantor di Jakarta. Jelas hal ini tidak masuk akal,” sambungnya.Menurut Said, tidak mungkin daya beli di Jakarta lebih kecil dibandingkan daya beli di Bekasi dan Karawang.Said pun menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta per bulan.Adapun aksi ini dilakukan karena persoalan di tingkat gubernur dinilai telah buntu.Satu-satunya jalan, kata Said, adalah menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto."Jika aspirasi tersebut tidak didengar, KSPI menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut pada Januari, Februari, dan seterusnya, bahkan berpotensi meluas menjadi aksi solidaritas nasional," imbuh Said.Baca juga: Buruh Bakal Demo Tolak UMP DKI Rp 5,7 Juta, Rano Karno: Mari Duduk BersamaSelain di Jakarta, KSPI juga mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar merevisi Surat Keputusan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026.Pasalnya, penetapan itu tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan wali kota di 18 kabupaten/kota di Jawa Barat dan kebutuhan pekerja di sektor unggulan.Dalam keputusannya, Dedi Mulyadi diketahui hanya menetapkan UMSK untuk 11 kabupaten/kota, meski rekomendasi sebelumnya diajukan oleh 18 pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menanggapi rencana aksi demonstrasi buruh yang menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp5,7 juta.Menurutnya, munculnya rasa tidak puas adalah hal yang wajar dalam proses penetapan upah.


(prf/ega)