Kemenhub Targetkan Integrasi Tarif Multimoda Commuter Line Rampung Akhir Tahun Ini

JAKARTA, - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan integrasi tarif transportasi massal di Jabodetabek, yang mencakup layanan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau Commuter Line, dapat rampung pada akhir 2025.Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Intram) Kemenhub, Risal Wasal, mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan sistem pembayaran dan tarif terintegrasi lintas moda, sehingga pengguna dapat berpindah antarmoda hanya dengan satu kali transaksi.“Ke depan, kita mengajak KCI juga ikut ke dalam tarif yang terintegrasi. Kemarin baru Perseroda, dari MRT-LRT Jakarta, belum KCI. Nah, ke depan KCI akan bergabung,” ujar Risal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu malam.Baca juga: Kemenhub Siapkan Super App Nasional untuk Integrasi Pembayaran Transportasi PublikIa menjelaskan, sistem pembayaran digital menggunakan QRIS Tap sudah diluncurkan bersama Bank Indonesia (BI) sebagai bagian dari langkah menuju integrasi penuh.Adapun nilai tarif terintegrasi masih dalam tahap perhitungan.“Targetnya 2025, akhir tahun ini sudah bisa (pembayaran multimoda terintegrasi). Sistemnya sudah ada, tinggal ngobrol-ngobrol saja,” jelasnya.Menurut Risal, tahap awal integrasi akan difokuskan pada Commuter Line sebagai proyek percontohan sebelum diterapkan ke moda lain seperti LRT Jabodebek.Risal menambahkan bahwa tahap awal integrasi tarif akan difokuskan terlebih dahulu pada KCI sebagai proyek percontohan, sementara LRT Jabodebek belum akan dimasukkan dalam tahap awal tersebut.Sebelumnya, Kemenhub telah memperluas skema integrasi tarif Rp 10.000 lintas moda yang kini berlaku di Jakarta untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.Skema ini memungkinkan masyarakat melakukan perjalanan antarmoda dengan tarif maksimum Rp 10.000.“Ke depan, integrasi tarif ini akan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, termasuk KAI Commuter dan LRT Jabodebek,” tutur Risal.Ia menambahkan, kebijakan ini menjadi fondasi menuju konsep mobility as a service (MaaS), di mana berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar melalui satu platform digital terintegrasi.Risal menilai langkah ini penting mengingat pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih tinggi, yakni sekitar 12,46 persen dari total biaya hidup.Sementara, standar ideal menurut Bank Dunia seharusnya tidak lebih dari 10 persen.“Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelasnya.Baca juga: Kemenhub Mulai Susun Strategi Hadapi Libur Nataru 2025, Ini Rinciannya


(prf/ega)