LPSK: Ada 315 Permohonan Perlindungan di NTT, Termasuk dalam Kasus Eks Kapolres Ngada

RUTENG, – Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mencatat sekitar 315 permohonan perlindungan dari Provinsi NTT.Dari jumlah tersebut, dominan kasus kekerasan seksual terhadap anak yakni sebanyak 121 permohonan. Kemudian kasus TPPO ada 93 permohonan ke LPSK.“Data ini berdasar permohonan perlindungan yang diterima LPSK hingga Oktober 2025. Jadi ini adalah alarm bagi kita semua bahwa perlindungan bagi saksi dan korban sangat penting," ungkap Sri, Rabu .Baca juga: LPSK Terima 19 Aduan Terkait Demo Agustus 2025Ia membebekan, secara nasional, LPSK mencatat 12.041 permohonan perlindungan dari seluruh wilayah Indonesia.Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan.Termasuk 3 korban anak dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.Pihaknya telah memberikan pemenuhan hak prosedural, pendampingan psikologis, dan fasilitasi restitusi bagi korban.“Perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah tanggung jawab bersama,” ungkap dia.Sri menegaskan, LPSK memastikan setiap korban mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis agar mereka pulih dan berani mencari keadilan.Baca juga: LPSK Sebut Korban Keracunan MBG Bisa Minta Ganti Rugi jika Ada Tindak PidanaSementara itu anggota DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengatakan sangat mendukung upaya penguatan layanan perlindungan saksi dan korban di wilayah NTT."Terdapat tantangan perlindungan saksi dan korban di wilayah NTT seperti kondisi geografis, keterbatasan fasilitas layanan, serta masih kuatnya stigma terhadap korban seperti korban kekerasan seksual," kata Andreas.Untuk itu, ia mendorong adanya penguatan layanan perlindungan saksi korban di wilayah NTT."Masyarakat harus bisa lebih berani bersaksi agar proses hukum dapat berjalan lebih adil. Sebagai mitra kerja, kehadiran LPSK penting karena masyarakat bisa menjangkau akses keadilan seperti pemberian perlindungan, penggantian kerugian, rehabilitasi medis, psikologis, perlindungan hukum, dan sebagainya." ungkap Andreas.


(prf/ega)