Gibran Ajak Keroyok Pembangunan Trans Papua: 1.132 Km Jalan Masih Tanah, 10 Km Masih Hutan

2026-02-02 05:25:09
Gibran Ajak Keroyok Pembangunan Trans Papua: 1.132 Km Jalan Masih Tanah, 10 Km Masih Hutan
MANOKWARI, - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming mengajak semua pihak gotong royong membangun infrastruktur di wilayah Papua.Dari data yang diperolehnya, Gibran memaparkan total ada 3.377 kilometer (km) jalan Trans Papua."Ini Jalan Trans Papua ini ada 3.377 km," kata Gibran saat memimpin rapat pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, Selasa .Menurut dia, ada 2.235 km jalan yang sudah diaspal.Namun, total masih ada ribuan kilometer jalan yang berupa tanah dan hutan.Oleh karenanya, Gibran mengajak agar semua pihak gotong royong membangun jalan Trans Papua.Baca juga: Gibran: Jangan Ada Anggapan Papua Tempat Pengasingan, Ini Bagian NKRI!"Yang sudah teraspal 2.235 km. Yang masih berupa tanah 1.132 km. Yang masih berupa hutan ada 10 km. Ini harus kita keroyok bersama untuk membentuk daerah penyangga," jelasnya.Dia berharap, nantinya bangunan rumah sakit hingga sekolah bisa terbangun di jalur Trans Papua."Jadi yang namanya rumah sakit, sekolah, puskesmas, pusat ekonomi, jalan provinsi, kabupaten, ibu kota, jalan kabupaten, kota, ini mohon untuk mungkin ke depan bisa dibangun di jalur ini," kata Gibran.Selain itu, Gibran menitipkan agar potensi ekonomi lokal di Papua juga dikembangkan.Terlebih Papua memiliki banyak kekhasan pariwisata hingga makanan lokal seperti kopi, sagu, hingga berbagai hewan laut."Ini mohon nanti ke depan bisa dikembangkan dengan menggandeng Koperasi Merah Putih. Untuk masalah modal, akses permodalan bisa menggandeng PNM Mekar, KUR. Dan juga kerjasama-kerjasama dengan pihak swasta," ucap Gibran.Baca juga: Pakai Noken, Gibran Pimpin Rapat BP3OKP Bareng Komite Percepatan Otsus PapuaDari berbagai kajian yang diperolehnya, salah satu penyebab inflasi tinggi adalah karena ada masalah dengan akses infrastrukturnya.Maka itu, perihal infrastruktur ini perlu dibenahi."Bapak-Ibu, ini berdasarkan kajian dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ini salah satu penyebab inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal, ini karena masalah akses infrastruktur," ucap Gibran.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-02-02 04:06