Soal Suara Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Jokowi: Pro Kontra Biasa...

SOLO, - Penolakan terhadap pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional mengemuka.Menanggapi hal tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi."Iya, biasa dalam negara demokrasi ada pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira biasa," ungkap Jokowi saat ditemui pada Kamis .Baca juga: Mahasiswa Kalteng Demo Setahun Prabowo-Gibran, Tagih Reformasi Polri hingga Tolak Soeharto Jadi PahlawanJokowi menekankan bahwa proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional tidak bisa dilakukan sembarangan.Setiap pengajuan harus melalui mekanisme dan pertimbangan yang matang dari tim yang berwenang."Tapi yang jelas ini kan ada tim, ada timnya para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya," ujarnya.Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan dukungannya terhadap pengusulan Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, sebagai Pahlawan Nasional.Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki jasa besar dalam perjalanan sejarah bangsa dan layak mendapatkan penghargaan atas dedikasi mereka.Baca juga: PDI-P Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Hasto: Banyak Catatan Pelanggaran HAM"Ya, setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara," jelasnya.Ia juga menambahkan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan kepada sosok yang pernah memimpin Indonesia."Dan kita semuanya harus menghargai itu, dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan," tegas Jokowi.Kompas.com/Dian Erika Aktivis dari koalisi masyarakat sipil ketika menyampaikan penolakan gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto, di Kantor LBH Jakarta, Selasa .Sejumlah pihak menyatakan penolakan Soeharto jadi pahlawan nasional.Di antaranya adalah sejumlah 500 aktivis dan akademisi. Penolakan itu ditegaskan dalam deklarasi di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa .Aktivis HAM yang juga Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid mendesak agar usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional dibatalkan.


(prf/ega)