Berapa Cicilan Rumah Subsidi di Bali? Ini Estimasinya Menurut BP Tapera

2026-02-04 10:21:57
Berapa Cicilan Rumah Subsidi di Bali? Ini Estimasinya Menurut BP Tapera
- Estimasi cicilan rumah subsidi di Bali bisa dilihat oleh masyarakat di dalam artikel ini.Hal itu mengingat cicilan rumah subsidi di Bali bisa berbeda dengan daerah lain. Tergantung besaran uang muka (down payment/DP), tenor, serta harga rumahnya.Dengan mengetahui informasi besaran cicilan rumah subsidi di Bali, masyarakat diharapkan bisa melakukan perencanaan keuangan ke depan.Baca juga: Cicilan Rumah Subsidi di Kalimantan Timur: Tenor 10-20 Tahun, Hanya Rp 1 JutaanRumah subsidi, dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah rumah umum.Menurut Pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Untuk membeli rumah subsidi, MBR akan mendapat subsidi pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).Dilansir dari laman BP Tapera, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP Tapera.Baca juga: Cicilan Rumah Subsidi di Jawa Timur: Harga, Simulasi KPR, dan Syarat BeliFLPP memiliki fitur seperti:Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023, harga rumah subsidi di Bali maksimal Rp 185 juta.Harga itu berlaku di semua kabupaten atau kota di Bali.Masyarakat bisa mengecek daftar rumah subsidi di Bali melalui laman SiKumbang Tapera di sini.Baca juga: Berapa Cicilan Rumah Subsidi di Yogyakarta? Berikut EstimasinyaCicilan rumah subsidi di Bali ditentukan berdasarkan harga rumah subsidi, lama tenor pinjaman, dan besaran DP.Sebagai informasi, tenor pinjaman FLPP terbagi menjadi 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Sementara besaran DP sesuai ketentuan minimal 1 persen.Namun dengan ketentuan bunga FLPP flat 5 persen, maka besaran cicilan rumah subsidi yang harus dibayar pembeli setiap bulannya tidak akan berubah sampai tenor selesai.Dilansir dari BP Tapera, berikut simulasi cicilan rumah subsidi di Bali:Baca juga: Cicilan Rumah Subsidi di Sulawesi Tenggara, Simulasi KPR Tenor 10–20 TahunSyarat beli rumah subsidi di Bali secara umum hampir sama dengan lainnya. Yang membedakan hanya syarat batasan maksimal gaji MBR di Bali.Untuk bisa membeli rumah subsidi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengaju FLPP, meliputi:Baca juga: Cicilan Rumah Subsidi di Jawa Barat: Harga, Simulasi KPR, dan Syarat BelinyaBerdasarkan Permen PKP 5/2025, batas maksimal gaji masyarakat di Bali yang termasuk MBR dan boleh membeli rumah subsidi sebagai berikut:


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-04 08:52