Membongkar Kurungan Tembok Hafalan di Kampus

DI KAMPUS Indonesia, akal sehat sering kali terkurung tembok hafalan. Mahasiswa diajarkan untuk mengingat atau menghafal jawaban, bukan menimbang pertanyaan untuk memperkaya jawaban.Padahal, inti pendidikan adalah melatih nalar kritis agar generasi muda mampu berpikir, bukan sekadar patuh.Ketika sistem hanya menekankan kepatuhan, maka yang lahir bukan warga negara merdeka, melainkan barisan penghafal yang kehilangan daya kritis.Perdebatan tentang akal sehat, yang dalam konteks pendidikan berarti kemampuan berpikir kritis, telah menyingkap salah satu persoalan paling mendasar di Indonesia, yaitu sistem pendidikan yang masih lebih menekankan hafalan ketimbang penalaran.Sekolah-sekolah kita, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sering kali menjadikan ujian sebagai tolok ukur utama keberhasilan. Akibatnya, siswa dilatih untuk mengingat, bukan untuk memahami.Padahal, seperti diingatkan Aristoteles, pendidikan yang hanya mengajarkan kepatuhan tanpa memberi ruang bagi pertanyaan akan melahirkan warga yang mengikuti, bukan yang berpikir.Baca juga: Revolusi Gaya Kerja di Era Nomaden DigitalDi perguruan tinggi, mahasiswa seharusnya ditempa untuk bertanya, menganalisis, dan berdebat. Dewey menegaskan bahwa ketika ideologi tertentu mendikte silabus, kampus berisiko berubah menjadi ruang indoktrinasi.Universitas yang takut pada perbedaan pandangan bukan lagi universitas, melainkan pabrik ketaatan. Chomsky mengkritik sistem pendidikan modern sebagai ancaman kebebasan oleh tekanan politik maupun birokrasi.Pendidikan bukan sekadar soal efisiensi manajerial. Drucker mengingatkan bahwa bila pimpinan hanya berfokus pada prosedur dan angka kelulusan, pendidikan moral yang diperlukan untuk membentuk warga kritis telah gagal.Mandela menambahkan dimensi etis ketika pendidikan dapat digunakan sebagai “senjata” untuk mengubah dunia. Senjata itu akan tumpul bila diarahkan hanya untuk mencetak tenaga kerja patuh, bukan warga negara yang bijak.OECD melalui laporan Future of Education and Skills 2030 menegaskan bahwa kreativitas dan berpikir kritis bukan sekadar keterampilan tambahan, melainkan fondasi utama untuk membangun kewargaan demokratis yang inklusif dan mendorong inovasi ekonomi berkelanjutan.Dunia kerja masa depan menuntut generasi yang mampu mencipta, beradaptasi, dan berpikir analitis. Keterampilan ini bukan tren sesaat, tetapi syarat untuk demokrasi yang sehat dan ekonomi kompetitif.Indonesia harus menjadikannya prioritas dalam kebijakan pendidikan agar mampu bersaing dan memimpin di era global yang penuh kompleksitas dan ketidakpastian.Bloom’s Taxonomy menempatkan analisis, evaluasi, dan kreasi di puncak pembelajaran, menandakan bahwa pendidikan sejati bukan sekadar hafalan, tetapi kemampuan mencipta pengetahuan baru.Namun, Indonesia masih tertinggal: PISA 2022 menunjukkan hanya 25 persen siswa mencapai level dasar berpikir kreatif, jauh di bawah rata-rata OECD.


(prf/ega)