Jawaban Polisi soal Sosok di Balik Kematian Anak Politikus PKS di Cilegon

2026-02-02 07:52:48
Jawaban Polisi soal Sosok di Balik Kematian Anak Politikus PKS di Cilegon
Jakarta - Sosok di balik penusukan bocah 9 tahun berisinial MAHM yang meninggal di kediamannya sendiri di Kota Cilegon, Banten, hingga hari ini belum diungkapkan pihak kepolisian."Masih proses penyelidikan, karena kita tidak bisa menyampaikan disini, karena ada bersifat konfidensial, khususnya berkaitan dengan barang-barang bukti ilmiah," kata Kapolres Cilegon, AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga, saat dikonfirmasi, Senin, .Disebutkan, sudah ada 22 orang yang diperiksa oleh polisi, meski begitu, belum ada tersangka yang bisa ditetapkan.Advertisement"Dibantu oleh polda dan dibantu oleh Bareskrim dalam pengungkapan proses ini," ungkap Martua Raja.Terkait adanya dugaan pembunuhan berencana menggunakan pelaku yang sudah dipesan, Polres Cilegon masih belum mengungkapkannya."Yang jelas masih kita proses penyelidikan. Masih kita proses (adanya dugaan pelaku pembunuhan)," jelas Martua Raja.Sebelumnya, MAHM, bocah 9 tahun meregang nyawa setelah menjadi korban penusukan di rumahnya sendiri di Komplek Bukit Baja Sejahter (BBS) III, Kota Cilegon, Banten. Korban ternyata anak dari polikus PKS.Ayahnya adalah Maman Suherman, dewan pakar DPC PKS Kota Cilegon. Korban MAHM adalah murid SD Al Azhar 40 Kota Cilegon, Banten. Jasadnya sudah dimakamkan pada Rabu, 17 Desember 2025 sekitar pukul 13.00 WIB."Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan ketabahan bagi keluarga Pak Haji Maman. Kejadian ini mengingatkan kita semua untuk selalu menyiapkan hari esok yang lebih baik dan mengambil hikmah positif dari setiap cobaan," ujar Ketua DPW PKS Banten, Najib Hamas, Kamis, . 


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-02 06:19