Mendagri Apresiasi Kinerja Damkar, Kepuasan Publik Capai 90%

2026-01-12 16:18:58
Mendagri Apresiasi Kinerja Damkar, Kepuasan Publik Capai 90%
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi para petugas pemadam kebakaran (Damkar) atas kinerja mereka yang dinilai publik sangat memuaskan. Ia menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Damkar di berbagai daerah rata-rata mencapai 90 persen.Tito menjelaskan tren penilaian positif terhadap Damkar konsisten terjadi di hampir seluruh wilayah. Bahkan, beberapa provinsi mencatat tingkat kepuasan hingga 97 persen."Kita lihat indeks rata-rata adalah 90 persen. Artinya 90 persen responden itu suka dengan Damkar. Ini jarang saya mendapatkan survei seperti ini," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).Hal ini disampaikannya dalam Rapat Bersama Kepala Daerah, Kepala Dinas (Kadis) Damkar, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Rapat ini digelar dalam rangka Sosialisasi Larangan ke Luar Negeri, Kesiapan Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta Kesiapan Menghadapi Bencana, yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Kamis (11/12/2025).Tito menilai tingginya apresiasi publik tersebut tidak terlepas dari kecepatan dan kesigapan petugas dalam merespons berbagai situasi darurat. Ia menjelaskan tugas Damkar kini semakin luas, tidak hanya memadamkan kebakaran, tetapi juga melakukan berbagai operasi penyelamatan."Di sini [terlihat] jumlah kasus kebakaran sendiri seperti tahun 2024 itu 20.427, kemudian yang penyelamatan sendiri jauh lebih banyak, 56.423. Jadi, kegiatan penyelamatan jauh lebih banyak," jelasnya.Menurut Tito, capaian tersebut semakin memperteguh citra Damkar sebagai garda terdepan pelayanan publik yang sigap dan responsif. Petugas Damkar juga dipandang menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan dedikasi tanpa pamrih sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mereka kian meningkat."Damkar juga dikenal karena bekerja tanpa pamrih, tidak minta uang gitulah. Nah, itu membuat masyarakat suka," ucapnya.Sebagai pembina Damkar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tito menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Ia juga meminta pemerintah daerah (Pemda) memastikan ketersediaan personel yang memadai, meningkatkan kapasitas melalui pelatihan kesigapan, serta memperkuat dukungan terhadap organisasi Damkar agar tetap mampu memberikan layanan yang cepat dan profesional.Menurut Tito, reputasi baik Damkar juga mencerminkan kualitas kinerja Pemda. Karena itu, ia meminta para kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan kapasitas Damkar, baik dalam hal jumlah personel maupun kualitasnya."Untuk itu, saya minta teman-teman kepala daerah, pimpinan Damkar memberikan perhatian kepada jajaran Damkar, baik personelnya dan kuantitas jumlahnya maupun kualitasnya [untuk] terus ditingkatkan," pungkasnya.Tonton juga video "Mendagri Cek TKP Kebakaran Gedung Terra Drone"[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-12 14:13