Ditugaskan Jaga Kilang Minyak, TNI AD: Demi Kepentingan Nasional

JAKARTA, - TNI Angkatan Darat menyatakan, tugas menjaga kilang minyak miliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu bentuk pekerjaan TNI menjaga kepentingan nasional.“Untuk bentuk pengamanan, secara umum TNI melaksanakan fungsi perlindungan obyek vital, pencegahan sabotase, serta penanganan potensi ancaman terhadap kepentingan nasional,” kata Kadispenad Kolonel TNI Inf Donny Pramono saat dikonfirmasi, Rabu .Kendati demikian, TNI AD masih menunggu arahan dan penugasan resmi dari Markas Besar (Mabes) TNI selaku pengguna operasi.Baca juga: Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal GazaDonny menyebutkan, detail pola pengamanan dan kebutuhan kekuatan akan sepenuhnya mengikuti desain operasi yang ditetapkan Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan.“Sejauh ini belum ada penugasan resmi yang menetapkan jumlah personel maupun daftar industri strategis yang akan diamankan, sehingga belum dapat disampaikan angka-angkanya secara spesifik,” kata Donny.Sejauh ini, TNI AD menyiapkan satuan kewilayahan dan operasional di bawah Kodam sesuai kebutuhan wilayah.Baca juga: Menhan soal TNI AD Jaga Kilang Minyak: Bagian Operasi Militer Selain PerangNamun, Donny menekankan, pertanyaan soal apakah tugas dijalankan oleh satuan kewilayahan, satgas, atau unsur lain sepenuhnya diputuskan oleh Mabes TNI.Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, TNI AD akan ditugaskan untuk menjaga seluruh kilang minyak BUMN.“Sebagai contoh, kilang dan terminal, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” kata Sjafrie dalam jumpa pers usai rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI, Senin .Baca juga: Badan Intelijen Juga Akan Pantau Kilang Minyak BUMN Bersama TNI ADSjafrie mengatakan, kilang minyak milik BUMN merupakan industri strategis yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kedaulatan negara.Ia menegaskan, penugasan tersebut merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 revisi Undang-Undang TNI.“Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” kata Sjafrie.“Untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial, yang mungkin muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik,” imbuh dia.


(prf/ega)