Ketua Komisi V Minta Pemerintah Tak Malu Minta Bantuan Jika Kesulitan Tangani Bencana Sumatera

JAKARTA, - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan pemerintah agar tidak malu meminta bantuan ke pihak manapun, apabila kesulitan menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera.Lasarus menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, BMKG, Basarnas, dan Korlantas Polri, Senin .“Bantu masyarakat ini dengan cepat. Kalau kita tidak mampu, nggak usah malu kita minta pertolongan dari pihak manapun, karena masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara di sekitar ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi yang ada sekarang ini,” ujar Lasarus di Gedung DPR RI Senin .Lasarus mengatakan bahwa saat ini masih banyak titik lokasi yang belum bisa dijangkau tim di lapangan.Baca juga: Butuh 300 Dokter, Menkes Minta TNI-Polri Terjunkan Dokter ke Lokasi Pengungsi SumateraDia pun menegaskan pendanaan tidak boleh menjadi hambatan utama dalam penanganan bencana.“Hari ini kami masih menerima laporan bahwa masih ada titik-titik yang belum bisa dijangkau penuh oleh tim yang ada di lapangan. Oleh karenanya kami berharap sektor pembiayaan ini atau pendanaan ini bukanlah menjadi kendala utama sehingga kita bisa menangani bencana ini dengan baik,” katanya.Politikus PDI-P itu mengingatkan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah turut mempengaruhi penanganan bencana. Apalagi, alokasi dana daerah mengalami pengurangan dalam dua tahun terakhir.Oleh karena itu, Lasarus berharap ada inisiatif dari pemerintah untuk mengatasi persoalan minimnya anggaran pemerintah daerah, demi mempercepat proses pemilihan.Baca juga: Hangatnya Sepiring Makan Gratis untuk Mahasiswa Perantau dari Sumatera...“Kita ketahui DHK (Dana Hibah Khusus) dan DHU (Dana Hibah Umum) di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota pada tahun kemarin dan tahun depan mengalami pengurangan,” kata Lasarus.“Oleh karenanya keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini mau tidak mau harus ada inisiatif dari pemerintah pusat, supaya bencana ini segera bisa kita tangani,” sambungnya.Dalam rapat itu, Lasarus juga enggan memperdebatkan soal belum ditetapkannya status bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera.Sebab, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Namun, Lasarus menegaskan bahwa yang terpenting adalah percepatan penanganan di lapangan.“Apakah akan dijadikan bencana nasional atau tidak kami dari DPR menyerahkan sepenuhnya, karena ini subyek dari pemerintah. Silakan pemerintah mau menetapkan status ini seperti apa yang penting bagi kami adalah tangani dengan cepat,” pungkasnya.Baca juga: Biaya Pemulihan di Sumatera Diperkirakan Rp 51,82 Triliun, Ini RinciannyaDiberitakan sebelumnya, per Minggu , sebanyak 921 orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.Di Sumatera Utara, 329 orang meninggal dan 82 orang hilang.


(prf/ega)