RW di Depok Akan Dapat Rp 300 Juta Mulai 2026

DEPOK, - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersiap menjalankan kebijakan pembangunan berbasis lingkungan dengan menggulirkan dana Rp 300 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) mulai tahun 2026.Program tersebut menjadi bagian dari 20 program unggulan yang disiapkan Pemkot Depok seiring dimulainya implementasi penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.Skema ini dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan di tingkat lingkungan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat.Sebelumnya, Pemkot Depok telah mematangkan perencanaan pelaksanaan 20 program unggulan tahun 2026 melalui rapat koordinasi bersama perangkat daerah, camat, dan lurah.Baca juga: UMK Depok 2026 Diusulkan Rp 5,4-5,5 Juta, Tinggal Tunggu Putusan Dedi MulyadiRapat tersebut digelar di Aula Edelweis Gedung Balai Kota Depok, Senin , dan dibuka Wali Kota Depok, Supian Suri.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana, menjelaskan bahwa implementasi RPJMD telah mulai dijalankan secara terbatas pada 2025 yang masih berada dalam masa transisi, dan akan dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2026.Seluruh program unggulan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan lima tahun ke depan.“Pada tahun 2026 terdapat 20 program unggulan yang akan kami jalankan. Saat ini kami sedang menyusun Peraturan Wali Kota terkait SOP pelaksanaan dana kelurahan berbasis RW,” ujar Dadang, Senin , dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.Baca juga: Jeritan Buruh soal UMP DKI: Kalau Enggak Bisa Naikkan Upah, Turunkan HargaSalah satu program unggulan yang mulai digulirkan pada 2026 adalah Dana RW.Pemkot Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk setiap RW, dengan total anggaran mencapai Rp 274 miliar.Program ini disusun untuk memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan lingkungan melalui pengaturan menu kegiatan yang bersifat mandatory dan pilihan.Dalam pelaksanaannya, dana RW akan dikelola oleh RW dan kelurahan.Karena itu, penguatan tim kerja dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari skema pengelolaan, khususnya untuk kegiatan infrastruktur dan swakelola.“Dana RW dikelola oleh RW dan kelurahan, sehingga perlu tim kerja yang kuat, terutama untuk kegiatan infrastruktur dan swakelola. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan agar kualitas dan akuntabilitas tetap terjaga,” jelasnya.Dadang menambahkan, lurah akan berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengelolaan dana RW.


(prf/ega)