Cara Thailand Pangkas Birokrasi Bantuan Banjir agar Dana Cepat Cair ke Warga

BANGKOK, - Wakil Perdana Menteri (PM) Thailand, Borwornsak Uwanno, pada Senin menggelar pertemuan mendesak untuk membahas percepatan penyaluran bantuan bagi korban banjir besar di wilayah Selatan.Pertemuan itu melibatkan Auditor Jenderal Monthian Charoenphon serta perwakilan sejumlah lembaga, mulai dari Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana (DDPM), Departemen Pengendali Keuangan, Dewan Negara, hingga Biro Anggaran.Sebagaimana dilansir Bangkok Post, Selasa , Borwornsak menjelaskan, koordinasi lintas lembaga diperlukan karena sejumlah aturan dianggap memperlambat pencairan dana bantuan darurat.Baca juga: Konflik Thailand dan Kamboja Kembali Pecah, Ribuan Warga Mengungsi, Anak-anak Ikut TerdampakPemerintah, kata dia, perlu memastikan proses audit tetap berjalan, namun tanpa menghambat warga terdampak yang membutuhkan bantuan segera.Seperti Indonesia, Sri Lanka, maupun Malaysia, "Negeri Gajah Putih" diketahui juga tengah menghadapi bencana banjir.Dalam pertemuan tersebut, Borwornsak menekankan bahwa pejabat lokal harus mengandalkan KTP sebagai dokumen utama, tanpa mewajibkan tumpukan surat lain.Ia juga meminta warga yang berhak menerima bantuan untuk mendaftarkan akun PromptPay dan memastikan nomor ponsel yang terhubung aktif agar dana bisa ditransfer cepat.Untuk keluarga korban meninggal, pemerintah mensyaratkan surat keterangan medis mengenai penyebab kematian dan akta kematian dari otoritas setempat untuk mendapatkan kompensasi 2 juta baht (sekitar Rp 1 miliar).Keluarga juga harus menunjuk satu orang ahli waris yang berhak menerima dana tersebut.Baca juga: KBRI Phnom Penh Imbau WNI Waspada Terkait Ketegangan Kamboja dan ThailandBorwornsak menambahkan, pemerintah berencana meminta lembaga terkait menyusun kerangka kerja guna menyederhanakan prosedur bantuan bencana, sehingga penanganan keadaan darurat di masa depan dapat dilakukan lebih cepat dan seragam.Sementara itu, Auditor Jenderal Monthian menegaskan, lembaganya tidak meminta fotokopi dokumen identitas, karena data tersebut sudah tersimpan dalam basis data pemerintah.Dalam kondisi tertentu, tagihan listrik atau air juga dapat digunakan untuk verifikasi identitas.Ia juga memastikan berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Audit Negara, pejabat yang melakukan kesalahan prosedural tanpa indikasi korupsi tidak akan dikenai sanksi disiplin, melainkan hanya akan menerima teguran atau rekomendasi perbaikan.Monthian mengatakan, pihaknya akan pula menyelidiki dugaan pembelian disinfektan di Provinsi Songkhla yang nilainya mencapai lebih dari 100 juta baht, padahal estimasi biaya hanya sekitar 30 juta baht.Baca juga: Kembali Panas, Jet Thailand Bom Posisi Militer Kamboja, Ada Apa?


(prf/ega)